Agen Perubahan Apa Gas Melon?

218 views
Ilustrasi/Ist
- Advertisement -

PERTENGAHAN Juli lalu mantan anggota DPR Ramadhan Pohan ditangkap polisi Polda Sumut, atas dugaan penipuan uang Rp 24 miliar. Di Ponorogo (Jatim) tahun 2006, eks peserta Pilkada bernama Yuli Nursanto, jalan bugil ke mana-mana karena sakit ingatan. Mereka itu korban Pilkada, yang sudah keluar modal begitu banyak tapi gagal menjadi walikota, bupati atawa gubernur.

Kekuasaan itu memabukkan, dan kekuasaan itu cenderung korup, kata Lord Acton. Tapi meskipun bikin mabok dan korup, kenapa orang demen berkuasa, bahkan sampai enam priode (32 tahun)? Karena kekuasaan menjanjikan kehormatan dan harta yang melimpah. Hanya dengan modal tanda tangan, dia akan menerima kehormatan dan kekayaan; selama belum ketahuan!

Jabatan walikota, bupati, gubernur, di masa Orde Baru umumnya menjadi milik pejabat karier yang ditopang restu Cendana (Pak Harto). Meski harus melalui proses di DPRD, tapi itu sekedar tipu-tipu berdemokrasi. Sebelum DPRD bersidang, semua sudah tahu siapa calon jadinya. Maklum, kala itu DPRD termasuk juga DPR-nya, tak ubahnya orang ikut kenduri, tinggal oman-amin atas doa-doa pak modin.

Tapi setelah ada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2005 pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung. Rakyat sendiri yang menentukan lewat bilik suara, bukan DPRD yang konon wakil rakyat itu. DPRD hanya dijadikan kendaraan politik oleh para jago. Tapi namanya kendaraan (parpol), mereka pasti butuh bayaran (mahar) untuk “bensin” dan lain sebagainya.

DPRD selaku kendaraan calon kepala daerah, hanya bisa memberi tausiah atau nasihat kepada kadernya. Tapi hanya partai tertentu saja yang pengikutnya solid, yang lain kebanyakan pentingkan duit! Pemilih materialistis ini selalu menantang peserta: wani pira? Siapa yang berani membayar paling banyak, itulah yang dicoblos.

- Advertisement -