Cerdas Menyikapi Berita Palsu

326 views
- Advertisement -

ISU  membanjirnya tenaga kerja dari Tiongkok menjadi viral  menghebohkan  di sejumlah media sosial akhir-akhir ini, dengan versi, pemahaman dan bumbu-bubu yang diimbuhkan sesuai selera dan motif pemosting tentunya.

Ada yang menyebutkan, Tiongkok sudah memasukkan 10 juta pekerjanya ke Indonesia. Bisa dibayangkan. Jika berita itu benar, berarti jumlahnya hampir sama dengan jumlah penduduk Jakarta. Di bus-bus, di warung-warung, perumahan dan di jalan-jalan, dimana-mana  warga mestinya akan berpapasan dengan mereka.

Masuknya pekerja gelap, memang masalah yang perlu ditangani karena kehadiran mereka bisa merebut peluang bagi pekerja lokal yang semakin sempit, tetapi masyarakat juga harus waspada agar tidak keliru dan lebai  mereponsnya, terkecoh provokasi atau politisasi para hoaxer.

Presiden Jokowi (27/12) juga menyerukan pada semua pihak agar tidak menyebarkan berita ysng tidak didukung data. “Kalau nggak didukung data, jangan asal ngomong. Ini kan meresahkan masyarakat, “ ujarnya.

Yang termakan Hoax tidak hanya rakyat jelata, tetapi juga para politisi, pengamat bahkan kalangan parlemen. Komisi IX DPR, agar tidak terkesan “lelet”, langsung membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait masalah tenagakerja asing.

Hasilnya, Komisi IX mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali peraturan bebas visa yang kerap dimanfaatkan pencari kerja asing dan penambahan jumlah pengawas di Depnaker.

Pengawasan terhadap pendatang gelap dari pelabuhan-pelabuhan rakyat yang  tersebar lokasinya memang sulit dilakukan, apalagi Imigrasi hanya memiliki 131 pos pengawasan, termasuk 29 pos di sejumlah pelabuhan dan 68 pos lintas batas.

Menurut catatan Ditjen Imigrasi, pada 2016 tercatat 27.254 WNA  dari Tiongkok yang memegang surat Keterangan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau surat izin kerja.

Lebih menyeramkan lagi!  Diantara para pekerja ilegal itu, seperti yang disebutkan di sejumlah medsos, konon ada pula anggota militer Tiongkok, sehingga praktis Indonesia sudah ’’diduduki’’ oleh negara tirai bambu itu.

- Advertisement -