Sabtu , 25 November 2017
Home > Berita Khas > Rumitnya Birokrasi Wakaf

Rumitnya Birokrasi Wakaf

MALANG – (KBK), Seorang guru agama (ustadz) di Malang berkeluh kesah, ternyata berbuat baik tidak mudah. Ia mengaku, saat mengurus lahan wakaf di daerahnya, ia justru mengalami kesulitan atau bahkan dipersulit. Alasannya birokrasi.

Hamdan, demikian nama ustadz itu, mengaku sudah tiga tahun mengurus legalitas asset wakaf yang dipercayakan kepadanya, namun belum juga membuahkan hasil. “Mulai dari September 2014 hingga 2017 ini belum kelar-kelar,” ujarnya. Hamdan mengirimkan kegundahannya dalam sebuah surat yang diterima Kantor Berita Kemanusiaan (KBK) pertengahan Januari lalu.

Dalam pengakuannya, Hamdan memang baru pertama kali mengurus aset wakaf. Sesuai anjuran saudaranya yang pernah mengurus wakaf, ia mendatangani Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Tiga kali ia ke KUA, selama itu pula ia tak bisa bertemu dengan kepalanya. Ia pun diminta mengisi sejumlah berkas oleh seorang staff di KUA dan diarahkan ke kantor kelurahan terlebih dahulu. “Di situ saya utarakan niat saya dan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan wakaf, karna wakif (orang yang berwakaf) domisilnya jauh dan sangat super sibuk,” jelasnya.

Bulan berganti, Hamdan belum juga mendapat kabar, baik dari KUA maupun kelurahan. Setelah dihubungi, ternyata berkas yang diajukan belum ada yang diurus. Padahal semua berkas yang diminta sudah dilengkapi. Ia sempat menduga mandeknya proses administrasi itu karena tidak ada uang pelicin. Namun setelah ditanyakan baik-baik, tidak ada satu pun yang meminta “pecingan”.

Sampai suatu ketika Hamdan mendapat informasi dari KUA bahwa berkasnya sudah selesai, namun harus ditandatangani wakif terlebih dahulu sebelum disahkan Kepala KUA. Karena domisili sang wakif berada di Jakarta, berkas yang sudah ditandatangani baru kembali sepekan kemudian. Tak menunggu lama, ia pun segera membawa ke KUA agar ikrar wakaf bisa segera dikeluarkan.

Namun, lagi-lagi Hamdan diberi harapan palsu—kalau kata orang sekarang PHP. Beberapa minggu kemudian ia mendapat kabar, Kepala KUA sudah berganti, dan ikrar wakaf yang ia nanti-nanti belum juga disahkan. Lebih mengecewakannya lagi, ia diminta mengurus legalitas wakaf itu dari awal, dengan memperbaiki berkas-berkas yang sudah ia serahkan. “Jelas saya malah semakin bingung,” tukas Hamdan.

Namun, upaya Hamdan ternyata belum membuahkan hasil. Ia masih diminta memperbaiki berkas, mengurus berkas baru ini dan itu. Tak jarang ia harus bolak-balik seperti bola ping-pong, KUA-kelurahan-KUA-kelurahan. Barulah pada April 2016, Hamdan mendapat kabar baik, ikrar wakaf sudah bisa ia dapatkan. Itu pun setelah gerak cepat karena pada bulan itu kepala KUA juga akan diganti lagi.

Sampai sini, tugas Hamdan belum juga selesai, ia masih harus mengantarkan ikrar wakaf itu ke BPN untuk mendapatkan sertifikat wakaf. “Di BPN saya kira tinggal menyerahkan ikrar tersebut nunggu sertifikatnya, ternyata tidak. Saya masih dihadapkan dengan berbagai urusan (SSPD-BPHTB), anehnya lagi saya dimintai lagi persyaratan fotokopi KTP ligalisir lagi dari wakif beserta putra-putrinya. Entah sampai kapan akan kelar dan membuahkan hasil,” tukasnya.

Apa yang dihadapi Hamdan ternyata juga terjadi di tempat lain. Amelia misalnya, warga Parung Bogor ini juga harus bersabar menunggu proses legalisasi tanah wakaf milik ayahnya. Tanah yang kini dikelola salah satu lembaga sosial ini juga harus memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sertifikat, yakni sejak tahun 2013. Hingga kini, berkas yang menjadi pegangan bagi Nadzir (pengelola asset) wakaf ini belum juga keluar.

Menanggapi kasus seperti ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak bisa berbuat banyak karena di luar jangkauannya. Nurkaib, Humas BWI mengatakan, komunikasi antara BWI, Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah sering dilakukan. “Untuk soal pendaftaran tanah wakaf itu otoritasnya ada di Kemenag, (memang) sudah ada MOU-nya, tapi untuk di bawahnya seperti apa kami tidak tahu,” ujarnya ketika dihubungi di kantornya pekan lalu.

Nurkaib mengatakan lambannya proses pengurusan wakaf bisa jadi karena wakif yang belum melengkapi kelengkapan administrasi. “Tanah itu urusannya mesti ke BPN. SOP (standard operating procedure) pertanahan juga saya tidak tahu persis rumitnya,” kilahnya.

Meski demikian, ia mengakui koordinasi lintas sektor terkait dengan pengurusan legalitas tanah wakaf belum maksimal.  Ketidaktahuan para pejabat di setiap sektor itu juga menjadi masalah krusial. “Semua pihak sudah kami ajak komunikasi mulai dari BPN,  Bappenas, BI, Kemenag, banyak sekali iriasan dan ini saya akui progress-nya belum maksimal.  Meski wakaf sudah ada undang-undangnya, tapi tidak semua pejabat negara mengerti soal wakaf.  Ini masalahnya,” tukasnya.

Untuk itu, tambah Nurkaib, BWI akan lebih gencar melakukan sosialisasi. Tujuannya, supaya masyarakat juga termudahkan dalam mengurus pengalihan harta wakaf mereka.