Selasa , 26 September 2017
Home > Berita Khas > Tarik-ulur RUU Penyelenggaraan Pemilu
RUU penyelenggaraan Pemilu belum rampung-rampung dibahas antara pemerintah dan fraksi-fraksi DPR (SIndo.com)

Tarik-ulur RUU Penyelenggaraan Pemilu

PENGESAHAN RUU Penyelenggaraan Pemilu  (RUU PP) terancam menemui jalan buntu jika masing-masing fraksi parpol di DPR ngotot mempertahankan sikapnya terutama mengenai ambang  batas pencalonan presiden.

Isu krusial lainnya yang masih alot dibahas yakni metode konversi perolehan suara partai ke kursi DPR, alokasi jumlah kursi masing-masing daerah pemilihan dalam pemilu legislatif dan sistem pemilu legislatif.

Pederbatan paling krusial masih terkait ambang batas pencalonan presiden guna menetapkan persyaratan untuk mengusung calon presiden dan wakilnya bagi parpol atau gabungan parpol.

Sejauh ini perampungan pembahasan RUU PP antara tim Pansus DPR dan pemerintah sudah mulur dari target awal yang ditetapkan semula yakni pada 28 April 2017.

Kelima isu tersisa yang pembahasannya berlangsung alot karena terkait kepentingan elektoral jangka pendek masing-masing partai, disepakati akan diputuskan pada sidang paripurna DPR pada Kamis depan (20/7).

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta DPR tidak mengubah batasan yang sudah berlaku selama ini yakni ambang batas 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara nasional bagi pencalonan presiden.

Sementara dari lima opsi yang ada, lima dari tujuh fraksi  (F-PDIP, Partai Golkar, PPP, Nasdem dan Hanura) mendukung opsi yang disampaikan pemerintah (Paket A).

Isi paket A: Ambang batas pencalonan presiden 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara, ambang  batas parlemen empat persen perolehan suara sah nasional, sistem pemilu proposional terbuka, alokasi kursi DPR per dapil 3 – 10 dan metode konversi suara ke kursi dengan metode Sainte Lague Murni.

Paket B: Ambang batas: presiden nol persen, parlemen empat persen, sistem pemilu terbuka , alokasi kursi DPR  per dapil 3 – 10 dan konversi Hare, sedangkan paket C: ambang batas presiden 10 atau 15 persen, parlemen empat persen, sistem pemilu terbuka, alokasi DPR per dapil 3- 10 dan kuota Hare.