Irak: Referendum Kurdi, Potensi Konflik Baru

428 views
- Advertisement -

RAKYAT Irak agaknya tidak bisa berlama-lama menghirup udara perdamaian pasca keberhasilan negeri itu menaklukkan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) 9 Juli lalu.

Perang yang melelahkan dan merenggut sekitar 50.000 korban jiwa berakhir setelah satuan elite anti teror (CTS) bahu-membahu dengan milisi Kurdi, Peshmerga, berhasil merebut kembali benteng terakhir NIIS di kawasan kota tua Mosul yang dijadikan ibukota kelompok radikal itu.

Irak menjadi medan perang antara pemerintah Irak didukung oleh koalisi pimpinan AS dan Peshmerga melawan milisi di bawah kepemimpinan  Abu Bakr al-Baghdadi  yang memproklamasikan kekhilafahan NIIS di Masjid al-Nuri, Mosul pada 10 Juni 2014.

Saat ini muncul kembali potensi konflik baru di tengah rencana penyelenggaraan referendum oleh kelompok minoritas Kurdistan yang sudah sejak lama memimpikan kemerdekaan dari tangan Irak.

Referendum akan digelar pada 25 September di tiga provinsi di Irak utara yang berstatus wilayah otonomi Kurdistan sejak 1991 yakni Dahuk, Arbil dan Sulaimaniyah dengan total 5,3 juta penduduknya.

Nasib etnis Kurdi tidak beruntung karena berdasarkan perjanjian Sykes-Picot antara Inggeris dan Perancis pada 1916  mereka menjadi bagian warga minoritas di wilayah  Irak, Iran dan Turki dan Suriah , tidak memiliki negara sendiri.

Tentu saja, Irak menolak rencana referendum dan menganggapnya sebagai inkonstitusional, sementara Iran mengancam akan menutup seluruh pintu perbatasan dengan wilayah Kurdistan di Irak jika referendum tetap digelar, begitu pula Turki yang menentang keras rencana itu.

Iran dan Turki sangat berkepentingan dengan berdirinya negara Kurdistan di wilayah Irak utara karena mereka khawatir hal itu juga akan ikut memicu semangat nasionalisme Kurdi di wilayah mereka.

Gerakan-gerakan perlawanan oleh kelompok etnis Kurdi di Turki selama ini terus dilakukan oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan di Iran oleh Partai Pembebasan Kurdistan (PJAK).

- Advertisement -