Selasa , 26 September 2017
Home > Telisik > Sanksi Baru untuk Memaksa Korut Stop Berulah
Pemimpin Korut Kim Jong-Un bersukaria menyambut sukses ujicoba rudal balistik. Akankah sanksi baru DK PBB akan mampu menghentikan ulahnya?

Sanksi Baru untuk Memaksa Korut Stop Berulah

SANKSI baru sedang dirumuskan oleh Dewan Keamanan PBB untuk memaksa agar Korea Utara jera, tidak melakukan lagi ujicoba rudal balistik dan bom nuklir yang mengancam Amerika Serikat dan sejumlah tetangganya.

Amerika Serikat sudah mempublikasikan rancangan usulan sanksi yang akan disampaikan dan kemudian kemudian divoting di tingkat DK PBB nantinya.

Agaknya, dalam upaya memperoleh dukungan dari konco-konco tradisional Korut di forum DK PBB seperti China dan Rusia, AS mengubah usulannya dengan pengenaan sanksi lebih ringan dari yang dirancang sebelumnya.

Misalnya terkait sanksi embargo pasokan minyak bumi  bagi Korut. Dalam usulan baru, AS mengusulkan pembatasan penjualan sebanyak 500.000 barrel per hari selama tiga bulan dari 1 Oktober dan dua juta barrel per hari selama 12 bulan mulai Januari 2018.

Dengan usulan baru itu, berarti AS membatalkan  usulan sebelumnya untuk melakukan embargo minyakbumi total terhadap Korut.

Usulan AS lainnya  yang diubah dan dihapus adalah pembekuan seluruh asset pemimpin Korut Kim Jong Un di luar negeri dan larangan berpergian baginya serta pembekuan pembayaran gaji bagi pekerja Korut di luar negeri.

Menurut catatan, China adalah pemasok minyak mentah utama bagi Korut sekitar 10.000 barrel per hari, disusul oleh Rusia .

China selama ini ragu untuk mengenakan sanksi lebih keras terhadap Korut karena khawatir jika perekonomian negara itu runtuh akibat embargo total, wilayah negaranya yang berbatasan akan kebanjiran pengungsi.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga menolak sanksi lebih keras terhadap Korut dengan alasan, jika itu yang dilakukan, yang paling menderita adalah rakyat, bukan rezim yang berkuasa saat ini.

Berdasarkan hasil studi, embargo minyak bagi Korut bisa jadi akan menggoyahkan perekonomian negara itu, tetapi rezim Kim Jong Un yang berkuasa tidak akan terkena dampaknya, karena mereka telah menyiapkan stok bahan bakar untuk beberapa tahun ke depan.