Jumat , 15 Desember 2017
Home > Berkat > Kedermawanan Warga Indonesia No.2 di Dunia
Khalayak
Hamid Abidin,Direktur Filantropi Indonesia. Foto Aditya KBK

Kedermawanan Warga Indonesia No.2 di Dunia

JAKARTA (KBK) – Tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia tercatat sebagai tertinggi ke 2 di dunia berdasarkan World Giving Indeks 2017.

Peringkat tersebut juga diiringi dengan varian gaya kedermawanan yang semakin beraneka ragam. Bila biasanya filantropi identik dengan kegiatan orang tua, kini generasi milenial mampu mengisi dan mengubah peta filantropi.

“Filantropi dikemas dengan menarik, kreatif dan edukatif tapi masih menyimpan tantangan yang dapat menghambat perkembangannya,” ujar Hamid Abidin Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia dalam paparannya di acara Seminar Filantropi 2017 di Kompleks DPR RI, Jakarta (7/12)

Berdasarkan kajian yang dilakukan Hamid Bersama Universitas Atma Jaya, Jakarta hambatan tersebut ada pada pemerintah yang belum melengkapi regulasi terkait kelembagaan organisasi filantropi seperti UU Perkumpulan.

“Kita belum punya UU perkumpulan, hanya sebatas UU yayasan. Padahal berfilantropi itu tak lepas dari kegiatan berkumpul,” kata Hamid.

Tantangan kedua yakni lembaga filantropi masih dipandang sebagai organisasi politik. Hal itu lanjut Hamid dapat dilihat dari keterlibatan BIN, Polri, KPK dan lembaga negala lainnya yang khusus menangani kasus kriminal.

“Pemerintah harus merubah cara pandang terhadap sektor filantropi dan memposisikan sebagai mitra strategis dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi problem masyatakat. Selama ini kami dipandang sebagai sektor yang mencurigakan, saat membahas UU perkumpulan dan yayasan maka dalam pembahasannya melibatkan BIN, KPK, Polri dan lembaga sangar negara lainnya,” jelas Hamid.

Tantangan juga terdapat pasa mekanisme pendirian dan pendaftaran sebuah lembaga dilantropi yang cukup sulit. Selain itu pengaturan terkait penyelengaraan sumbangan juga masih sangat restriktif dan ketinggalan zaman.

“UU no 9 tahun 1961 tentang penerimaan barang dan uang harua direvisi. Bila tidak kami harus daftar tiap 3 bulan sekali ke Kementerian Sosial terkait barang apa saja yang kami terima,” ucapnya.