Inggeris: Repotnya Proses Brexit

38 views
Rakyat Inggeris sudah memenangan referendum Brexit dari UE pada 23 Juni 2016 (51,9 persen berbanding 48,1 persen), namun proses negosiasinya sampai batas waktunya pada 29 Maret 2019 masih berjalan alot
- Advertisement -

REFERENDUM yang digelar di Inggeris atau Britania Raya pada 23 Juni 1016 dimenangkan oleh rakyat yang menginginkan agar negeri itu hengkang atau keluar (Brexit) dari Uni Eropa (UE) dengan 51,9 persen suara berbanding 48,1 persen rakyat yang tetap menghendaki negeri itu tetap bernaung di bawah payung perhimpunan bangsa-bangsa di Eropa itu.

Rakyat pendukung Brexit dengan thema kampanye “vote leave” menilai, Inggeris akan lebih mampu mengendalikan arus imigrasi, tidak lagi membayar iuran keanggotaan pada UE, lebih leluasa membuat kesepakatan dengan negara lain dan terbebas dari birokrasi UE.

Sebaliknya, rakyat yang menginginkan Inggeris tetap bertahan di UE dengan thema kampanye “ Britain stronger in Europa” berangggapan, keluar dari UE bakal melemahkan posisi Inggeris dalam pergaulan internasional dan mengancam kemakmuran, bahkan bisa mengancam keamanan nasional akibat tidak adanya akses pada pusat pengawasan kriminalitas di Eropa serta bakal menghadapi hambatan perdagangan dengan UE.

Apa boleh buat, rakyat Inggeris sudah mengambil keputusan untuk Brexit, dan dalam waktu delapan bulan lebih yang tersisa hingga 29 Maret 2019, negosiasi terkait proses “perceraian” dengan UE harus dirampungkan.

Kabinet Inggeris mengalami guncangan akibat pengunduran diri secara beruntun Menteri Urusan Brexit David Davis (8/7) diikuti Menlu Boris Johnson (9/7) justeru selang dua hari setelah PM Theresa May mengaku bahwa ia telah berhasil mempersatukan seluruh unsur pemerintahannya untuk mendukung rencana hengkang dari UE.

Berbeda dengan PM May, tanpa menyebutkan substansi persoalannya, David dalam surat pengunduran dirinya justeru menyebutkan adanya perbedaan paham antara dirinya dengan PM May mengenai poin-poin negosiasi dengan UE.

David yang merupakan tokoh garis keras pendukung Brexit itu menyebutkan, secara umum arah kebijakan (yang diambil PM May-red) menempatkan Inggeris dalam posisi paling lemah, sehingga berpotensi tidak bisa “melepaskan diri” sehingga pengunduran dirinya diharapkan akan memberikan sedikit tekanan bagi pemerintah untuk membuat konsessi lainnya.

- Advertisement -