Narasi Kebencian, Ganggu Kohesi Sosial

9 views
Wahid Foundation mengingatkan agar dalam Pemilu 2019 elite politik menghindari ujaran kebencian yang marak digunakan dalam Pilkada 2017, sementara Presiden Jokowi menyerukan semua pihak termasuk ulama untuk ikut memerangi fitnah yang berpotensi memecah-belah bangsa dan negara.
- Advertisement -

ELITE politik dan masyarakat, di tengah semakin memanasnya situasi menjelang Pemilu 2019 hendaknya mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan ujaran atau narasi kebencian serta politisasi identitas yang bisa merusak kohesi sosial.

Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Indonesia 2017 yang dirilis Wahid Foundation (8/8) mengungkap terjadinya perubahan pola pelanggaran KBB dari semula yang dilakukan dengan kekerasan fisik menjadi kekerasan verbal.

Ujaran kebencian, berdasarkan laporan WF pada 2017 merupakan bentuk pelanggaran KBB paling banyak dilakukan oleh para aktor di luar institusi negara. “Pergeseran tersebut tidak terlepas dari dinamika Pilakda DKI Jakarta 2017, “ demikian isi laporan WF.

Selain terkait KBB, Direktur WF Yenny Z Wahid juga menyampaikan kajian khusus tentang fenomena politisasi agama yang menurut dia sangat berbahaya untuk dimainkan.

Politisasi agama yang berhasil direkam WF selama 2017 yakni 28 peristiwa dengan 36 tindakan. Peristiwa paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan 25 peristiwa, sedangkan jenis politisasi agama paling banyak ialah ujaran kebencian dengan 15 tindakan disusul dengan aksi intimidasi dan tekanan (delapan tindakan).

Bentuk tindakan lainnya berupa pelanggaran aktivitas (24), intimidasi dan ancaman (20), diskriminasi agama dan kepercayaan (15), persekusi dan penyesatan bedasar agama (masing-masing 11), kriminalisasi agama (10), penghentian aktivitas (delapan ) pembatasan atau penyegelan tempat ibadah (tujuh) dan serangan fisik atau perusakan properti (enam).

Sepanjang 2017, WF menemukan 213 peristiwa dengan 265 tindakan pelanggaran KBB yang terbanyak dilakukan oleh oknum non-negara seperti omas, warga dan pengguna medsos hingga pelaku yang tidak teridentifikasi (170 tindakan) atau 64 persennya.
Sepanjang 2017, aktor negara seperti polisi, tentara atau aparat di pusat dan daerah mengambil 36 persen pelaku pelanggaran dengan 95 tindakan.

- Advertisement -