Sudan: Kekuasaan Bashir Di Ujung Tanduk

53 views
Kelompok oposisi menggelar demo besar-besaran hingga Minggu (6/1) menuntut Presiden Omar al-Bashir yang sudah berkuasa sejak 1989 lengser. Kedudukan Bashir terancam karena sebagian loyalis termasuk di kalangan militer mulai membelot.
- Advertisement -

AKSI unjukrasa besar-besaran yang berlangsung sejak dua pekan terakhir di berbagai kota, mengancam kedudukan Presiden Sudan Omar al-Bashir yang berkuasa sejak 1989.

Bagai “kapal menjelang karam” selain bertambah kuatnya oposisi yang menentangnya, 22 kelompok politik pemerintah juga “berlompatan meninggalkan kapal”, bahkan juga kalangan perwira menengah militer ke bawah yang mulai “balik badan”.

Unjukrasa besar-besaran digelar sejak Jumat lalu di sekitar kawasan istana kepresidenan di tengah ibukota, Khartoum dan di gedung parlemen di Omdurman sesuai pernyataan bersama kelompok oposisi untuk menggalang aksi unjukrasa hingga Minggu.

Pemerintah Khartoum telah memberlakukan UU Darurat dan jam malam menyusul terjadinya aksi-aksi unjukrasa dalam dua pekan terakhir ini yang sudah merenggut nyawa 19 orang menurut versi pemerintah dan 37 orang menurut versi Amnesty Internasional.

Aksi demo dipicu oleh kenaikan harga sepotong roti dari satu pound Sudan menjadi tiga pound yang sangat memberatkan rakyat, kemudian berkembang menjadi aksi-aksi perusakan terhadap gedung-gedung partai petahana (CNP) di kota Khartoum, mendesak Bashir lengser.

Bashir dikenakan tuduhan melakukan genocyda oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag pda 2010 dalam tragedi pembantaian massal, perkosaan dan persekusi saat perang saudara di negerinya.

Ia kemudian memberlakukan sistem pemerintahan tangan besi didukung oleh Badan Keamanan dan Intelijen Nasional (NISS) dan membungkam seluruh gerakan kelompok oposisi termasuk pers dan aktivitas HAM.

Namun dalam pernyataannya, Kamis lalu yang disiarkan secara nasional Bashir mengklaim kemajuan pembangunan infrastruktur sejak ia mengambil alih tampuk kekuasaan dengan menggulingkan PM Sadiq al-Mahdi pada 1989.

Terpuruknya ekonomi Sudan, menurut Bashir, terjadi akibat sanksi internasional akibat tuduhan, negaranya termasuk dalam aksis dan teroris bersama Iran, Korea Utara dan Suriah dan akibat pemisahan diri Sudan Selatan yang kaya sumberdaya minyak bumi ke tangan kelompok separatis pada 2011.

- Advertisement -