Kerap Diteror, Penguatan KPK Mutlak

39 views
Teror kesekian kalinya yang dialami KPK harus mendorong pemerintah ,segenap pemangku kepentingan dan publik meningkatkan keamanan bagi pegawai KPK, juga memperkuat kelembagaan komisi anti rasuah itu dalam pemberantasan korupsi.
- Advertisement -

ANCAMAN teror kesekian kalinya yang dialami Komisi Anti Korupsi (KPK) dan upaya pelemahan dengan berbagai alasan oleh kalangan DPR selain membuatnya “tahan banting” , hendaknya mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terus memperkuatnya.

Di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Bekasi, Rabu pagi (09/1) ditemukan tas hitam berisi elemen bom berupa pipa pralon, baterai, sejumlah paku, serbuk berwarna putih dan kabel sedangkan kediaman Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan, dilempari bom Molotov.

Tidak ada korban jiwa atau yang terluka pada dua peristiwa tersebut, sementara pelaku masih dalam pengejaran dan belum diketahui apakah kedua kejadian dilakukan oleh pelaku yang sama.

Teror terhadap pegiat anti korupsi termasuk KPK bukan kali ini saja. Aktivis ICW Tama S. Langkun diserang dengan senjata tajam (2010), tiga penyidik KPK: Dwi Samayo ditabrak mobil saat berkendara motor (2011), ban mobil Afif Yulian Mitfach ditusuk paku dan bagian depan mobil disiram air keras dan Novel Baswedan disiram air keras (2017).

Sampai hari ini, belum satu pun aksi-aksi teror itu terungkap, bahkan setelah hampir berjalan setahun dan atas desakan berbagai pihak, Polri (08/1) baru membentuk tim investigasi gabungan beranggotakan 65 orang dari berbagai unsur di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal KPK dan dan kepolisian.

Di kalangan parlemen, perlawanan terhadap KPK a.l. dilakukan melalui penolakan anggaran KPK, mewacanakan pembubaran atau menjadikan KPK sebagai lembaga adhoc, pelemahan melalui proses legislasi (a.l. izin penyadapan, pembatasan usia KPK dll).

Selain itu DPR juga kerap melakukan intervensi di tengah penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan KPK, menyandera proses seleksi calon pimpinan KPK dan pengajuan hak angket dalam kasus e-KTP dengan tersangka anggota DPR Miryam Haryani terkait pemutaran rekaman yang menjadi salah satu barang bukti.

- Advertisement -