Inggeris: PM May di Ujung Tanduk

27 views
Pro dan kontra terkait kesepakatan Inggeris hengkang dari UE (Brexit) terus bergulir di kalangan publik, parlemen maupun pemerintah Inggeris dipimpin PM Theresa May
- Advertisement -

LANGKAH pemerintah bakal ditentukan oleh seberapa masif kekalahan raihan suara yang bakal dialami PM Inggeris Theresa May dalam voting parlemen terkait kesepakatan Brexit yang digelar, Rabu pagi (16/1).

Pasalnya, nyaris seluruh kalangan supra struktur politik di parlemen Inggeris dengan alasan beragam, keberatan terkait pasal-pasal kesepakatan mengenai keluarnya Inggeris dari Uni Eropa (Brexit).

PM May harus kembali lagi ke parlemen, Senin depan (21/1) untuk menjelaskan langkah yang diambil pemerintah jika dalam voting hari ini parlemen menolak kesepakatan Brexit dari UE.

Jika kalah tipis, PM May akan melakukan lobi-lobi intensif dengan anggota parlemen dan bersiap melakukan pemungutan suara ulang.

Namun jika kalah telak, kesepakatan Brexit yang diusulkan oleh PM May sudah tidak memiliki harapan lagi untuk digolkan, dan ia harus menunda tenggat pemberlakukan Brexit pada UE yang semula disepakati paling lambat 29 Maret 2019.

UE sendiri sudah memberikan lampu hijau bagi penguluran tenggat waktu Brexit paling lambat 30 Juni 2019 dimana akan digelar pemilu legislatif Eropa minus Inggeris.

Dengan perpanjangan waktu tersebut, PM May bisa menyiapkan langkah berikutnya melalui penyelenggaraan referendum kedua, percepatan pemilu atau opsi lain yakni Inggeris keluar dari UE (Brexit) tanpa kesepakatan. Namun dengan menggelar referendum kedua kalinya, PM May bisa dianggap menghianati mandat yang diberikan rakyat pendukung Brexit dalam Referendum 2016.

Dimenangi oleh pro-Brexit
Referendum yang digelar di Inggeris atau Britania Raya pada 23 Juni 2016 dimenangkan dengan 51,9 persen suara rakyat yang pro-Brexit berbanding 48,1 persen suara yang menghendaki tetap dalam UE.

Sedangkan opsi percepatan pemilu, dikhawatirkan oleh kubu konservatif akan membuka peluang bagi Partai Buruh untuk meraih kekuasaan, sementara opsi Brexit tanpa kesepakatan denga UE ditentang oleh kalangan mayoritas parlemen.

- Advertisement -