Pro Kontra Revisi UU Minerba

35 views
Seminar Minerba. Foto: Adit
- Advertisement -

JAKARTA (KBK) – Revisi UU No.4/2009 tentang mineral batubara (minerba) menuai pro dan kontra.Mantan Dirjen Minerba Simon F Sembiring mengungkapkan akar masalah minerba tidak hanya sebatas revisi UU tetapi bila perlu bongkar semua UU yang telah ada sejak tahun 1967.

“PP nya amburadul, harus fleksibel tapi point point mendasar mesti tercantum seperti pengelolaan minerba dikuasai negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi penguatan ekonomi, memberikan nilai tambah pada peningkatan ekonomi nasional dan pembangunam daerah secara berkelanjutan,” kata Simon dalam Seminar Pengelolaan Pertambangan Minerba Konstitusional di Jakarta (11/2).

Menurut Simon pelaksanaan penguasaan dan pengelolaan minerba juga harus dilakukan secara mandiri. Pertanyaanya apakah ini semua sudah dilakukan?

Ia mempertanyakan implentasi UU minerba yang baru dijalankan pada tahun 2009 saja belum dilakukan, namun kenapa sudah harus direvisi.

“Jadi yang harus diperbaiki UU nya atau orang-orangnya ini?,” tanya Simon kepada peserta seminar.

Simon berujar lebih baik batalkan revisi UU minerba dan maksimalkan nilai-nilai yang telah tertuang di dalam UU sebelumnya. Menurut Simon revisi UU minerba jangan sampai dipaksakan terlebih saat ini masuk tahun politik, dikhawatirkan banyak pesan sponsor masuk di rancangan revisi UU tersebut.

“Intinya batalkan RUU minerba,” pungkas Simon.

Ryad Khairil dari Erawal mengamini ucapan Simom. Menurut Ryad harusnya UU yang dirancang tahun 1994/1995 dan baru diundangkan tahun 2009 jangan lebih dulu direvisi karena implementasinya belum maksimal.

“Biarkan jalan terlebih dahulu. Jangan langsung diubah. Penguasaan negara harus mendominasi jalannya UU ini,” jelasnya

Ryad justru melihat momen ini bukan revisi tapi lebih mirip membuat UU baru karena vanyak sekali nilai-nilai yang keluar dari koridor UU minerba yang ada.

- Advertisement -