PBB Sesalkan Ketidakpatuhan Negara di Seluruh Dunia untuk Lindungi Warga Sipil dari Konflik

3.077 views
Sekjend PBB Antonio Guteres. Foto: Anadolu Agency
- Advertisement -

NEW YORK – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres  menyesalkan kurangnya perlindungan sipil dalam konflik bersenjata di seluruh dunia, dan  mengatakan kepatuhan internasional dengan kerangka kerja PBB untuk konflik tersebut telah memburuk.

“Penderitaan manusia yang serius masih disebabkan oleh konflik bersenjata dan kurangnya kepatuhan dengan hukum humaniter internasional,” kata Guterres pada debat terbuka Dewan Keamanan PBB, Kamis (23/5/2019).

Menurut data PBB, 22.800 warga sipil telah tewas dalam konflik di Afghanistan, Irak, Mali, Somalia, Sudan Selatan dan Yaman, sementara 90% dari mereka yang tewas dan terluka akibat alat peledak di daerah berpenduduk adalah warga sipil, bukan tentara.

Guterres juga menyebut Idlib, sebuah provinsi di barat laut Suriah yang menghadapi serangan baru oleh rezim Bashar al-Assad.

Langkah oleh rezim Assad mengancam untuk melepaskan bencana kemanusiaan besar dengan 180.000 warga sipil terpaksa mengungsi dalam tiga minggu terakhir.

Setidaknya 151 warga sipil telah kehilangan nyawa mereka di provinsi Idlib sejak 25 April dan lebih dari 405 lainnya terluka.

Sekitar 1,5 juta orang saat ini tinggal di Idlib. Setengah dari mereka mengungsi dari bagian lain negara yang dilanda perang.

Perpindahan juga merupakan masalah bagi banyak tempat lain di dunia. Pada 2018, 40 juta orang mengungsi secara internal dan 25 juta menjadi pengungsi, sebagian besar berasal dari konflik di Afghanistan dan Sudan Selatan di samping Suriah.

“Kendala akses yang luas membahayakan bantuan kemanusiaan dan medis bagi warga sipil yang membutuhkan,” kata Guterres.

Guterres, sementara menyatakan penyesalan atas kurangnya perlindungan sipil dalam konflik ini, mengatakan ada ruang untuk meningkatkan dalam membantu mengamankan keselamatan orang-orang tak bersalah di zona perang.

- Advertisement -