Menanti Hasil Final Sidang MK

73 views
Keputusan sembilan hakim MK dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang transparan, adil dan bijaksana terkait sengketa hasil Pilpres 2019 ditunggu.
- Advertisement -

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menjamin, sidang perselisihan hasil pemilu 2019 (PHPU) berlangsung transparan dan independen serta mempersilahkan publik memantau dan mengawasi jalannya sidang.

“Sembilan hakim MK sudah siap 100 persen untuk memulai perkara sengketa pilpres 2019, “ kata Ketua MK Anwar Usman.

Persidangan PHPU yang digelar MK terkait pilpres 2019 diajukan oleh paslon presiden dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil sistem perhitungan suara KPU, paslon presiden dan cawapres Joko Widodo – Ma’ruf Amin unggul dengan 55,50 persen suara, sedangkan Prabowo-Uno 44,50 persen suara. Sesuai UU Pemilu, kontestan atau paslon bisa mengajukan PHPU pada MK.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga surrvei terdaftar juga mencatat kemenangan paslon Jokowi-Amin pada kisaran 54 sampai 55 persen dibandingkan paslon Prabowo-Uno pada kisaran 43 hingga 44 persen.

Sebaliknya kubu Prabowo-Uno, berdasar hasil penghitungan internal dan lembaga survei yang mereka rahasiakan, mengklaim meraup 62 persen suara, kemudian direvisi menjadi 52 persen. Bahkan, mereka sudah dua kali mendeklarasikan kemenangannya.

Sejak awal, kubu Prabowo-Uno mengklaim, telah terjadi kecurangan sistematis, terstruktur dan masif (TSM), sehingga mereka memilih jalur “people power” ketimbang mengajukan gugatan ke MK sesuai amanat konstitusi.

Aksi-aksi massa pendukung kubu Prabowo-Uno di depan gedung Bawaslu, Jakpus mewarnai pemandangan sehari-hari dan berakhir kisruh dengan jatuhnya belasan korban diduga perusuh yang ikut menunggangi situasi pada peristiwa kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu.

Belum diketahui secara pasti, siapa yang menembak para korban tersebut, mengingat sejak awal aparat keamanan telah menyatakan, mereka tidak dilengkapi senjata api.

Sejumlah tersangka rencana aksi makar sudah ditetapkan, begitu pula oknum purnawirawan petinggi TNI terkait penguasaan senpi ilegal dan orang yang diduga akan menjadi eksekutor pembunuhan terhadap sejumlah tokoh nasional telah berhasil diciduk.

Tahapan gugatan PHPU 2019
Tahapan gugatan Sengketa Pilpres 2019 di MK diawali pengajuan permohonan, tiga hari setelah penetapan hasil Pemilu oleh KPU (21 Mei), kemudian pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada 11 Juni.

- Advertisement -