Warga Hong Kong Emoh Dikekang

22 views
Demo diikuti jutaan warga Hongkong dua pekan terakhir ini (sejak 9/6) menuntut pembatalan Amendmen UU Ekstradisi. Permintaan mereka dikabulkan, tetapi tuntutan mereka beralih, meminta Ketua Eksekutif Hong Carrie Lam lengser.
- Advertisement -

DEMOKRASI tidak sama dengan kran air yang bisa dibuka-tutup setiap saat, karena jika sudah terlanjur berlangsung dan dinikmati publik, upaya untuk mengekang atau menghentikannya pasti dilawan.

Itu lah agaknya yang dicemaskan warga Hong Kong yang sudah seabad menikmati keterbukaan di alam demokrasi sejak menjadi koloni Inggeris pada 1898 hingga dikembalikan lagi pada China 1997 lalu.

Di bawah kebijakan “Satu Negara, Dua Sistem“ yang diberlakukan terhadap Hong Kong sebagai status khusus, China berjanji akan mempertahankan kebebasan sipil dan sistem hukum independen sampai 50 tahun ke depan.

Namun penuntutan terhadap aktivis politik, penahanan tanpa peradilan terhadap sejumlah penerbit buku dan kasus penyitaan illegal agen-agen di Hong Kong oleh pengusaha China daratan, membuat warga Hong Kong merasa ketar-ketir atas sepak terjang pemerintah China.

Penduduk Hong Kong lintas generasi terutama remajanya, walau tinggal “hanya sejengkal di luar Tembok Besar” China, tumbuh dan menikmati nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan keadilan di mata hukum.

“Penindasan terhadap nilai-nilai tersebut bakal mengundang perlawanan sengit, “ kata Profesor Ilmu Sosial Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, Ming Sing pada majalah Time.

Dua juta orang turun ke jalan sejak dua pekan lalu, memprotes rencana pengesahan amendemen UU Ekstradisi usulan Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Perubahan UU itu memuat pasal yang memungkinkan tersangka diadili di Taiwan, Makau atau China daratan.

Pro dan Kontra
Bagi pendukungnya, UU Ekstradisi diperlukan agar Hong Kong tidak menjadi surga persembunyian buronan asal China daratan, sebaliknya, yang menolak menganggap, UU tersebut bisa digunakan oleh China untuk memberangus lawan-lawannya.

Sejauh ini Hong Kong membatasi ekstradisi bagi negara-negara yang memiliki perjanjian timbal-balik atau kasus per kasus berdasarkan UU yang sudah disahkan sebelum 1997, kecuali dengan China yang dianggap memiliki rekor buruk di bidang hukum dan HAM.

- Advertisement -