Sudan: Rujuk Sipil dan Militer

64 views
Massa di ibukota Sudan, Khartoum bersukacita (Jumat, (5/7) lalu setelah militer bersedia membentuk Dewan Transisi bersama kelompok sipil, sampai penyelenggaraan Pemilu, 2022.
- Advertisement -

TIDAK seperti di negeri ini, rekonsiliasi antara dua paslon presiden dan wapres serta kubu masing-masing alot diwujudkan, di Sudan kelompok militer dan sipil berbagi kekuasaan demi mengatasi kebuntuan politik.

Semula, tergusurnya diktator gaek Omar al-Bashir (75) April lalu mengawali kebuntuan politik karena massa tetap turun ke jalan-jalan di ibukota, Khartoum, menuntut para jenderal agar menyerahkan kekuasaan pada pemerintah sipil.

Paling tidak 11 pengunjukrasa tewas akibat bentrok dengan militer pekan lalu, sebelum akhirnya dicapai kesepakatan pada Jumat (5/7) setelah mediasi intensif Uni Afrika dan Ethiopia.

Kesepakatan antara militer dan sipil memuat pembentukan Dewan Transisi (DT) beranggotakan 11 orang, masing-masing lima mewakili kedua kubu dan satu lagi perwakilan sipil yang dipilih oleh militer.

Uniknya, kedua belah pihak akan memimpin pemerintahan sebelum pemilu digelar selama 39 bulan secara bergantian, 21 bulan dipegang oleh dewan militer dan sisanya, 18 bulan oleh dewan sipil.

Salah satu anggota dewan dari militer, Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo menegaskan, DT ingin memastikan, segenap kekuatan politik, baik gerakan militer dan siapa pun yang ambil bagian dalam perubahan akan diajak tanpa kecuali.

Kemelut politik di Sudan bermula dari kejenuhan penduduk atas kepemimpinan Presiden Sudan, Omar al-Bashir yang memimpin negeri berpenduduk sekitar 40 juta di Afrika timur laut tersebut selama tiga dekade sejak 1989.

Diguncang gelombang aksi unjukrasa massa sejak Desember lalu, Bashir akhirnya lengser setelah rezim pemerintahannya diambil alih oleh pihak militer (11/4).

Bashir juga didakwa oleh Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) Den Haag atas tuduhan enocida saat pergolakan di wilayah Darfur, Sudan barat (2003 – 2011) yang menewaskan 300.000 orang.

Setelah tiga dekade era diktator berakhir, dilanjutkan beberapa bulan rezim militer, kemudian Dewan Transisi gabungan sipil dan militer, rakyat Sudan harus menanti Pemilu 39 bulan lagi sampai September 2022.
(AP/AFP/Reuters/ns)

- Advertisement -