Kasus Nuril, Cerminan Nasib Perempuan

56 views
Baiq Nuril, mantan pekerja honorer SMA 7 Mataram didampingi Menkumham Yasonna Laoly dan anggota DPR dari F-PDIP Diah Pitaloka. Nuril yang mengadukan kasus pelecehan seksual oleh kepala sekolahnya malah menjadi terdakwa melanggar UU 19 tahun 2016 ITE tentang penyebaran konten pornografi. Upaya hukum terakhir bagi Nuril adalah menanti pemberian amnesti dari presiden.
- Advertisement -

MANTAN tenaga honorer SMA Negeri 7 Mataram, Baiq Nuril yang menjadi terpidana kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mengadukan pelecehan seksual atas dirinya merupakan cerminan ketidak adilan bagi kaum perempuan.

Hal itu dikatakan sendiri oleh Menkumham Yasonna H Laoly saat bertemu dengan Nuril yang didampingi anggota DPR dari F-PDIP Diah Pitaloka di Kantor Menkumham, Jakarta, Senin (8/7).

“Ini menyangkut ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan-perempuan lainnya. Orang yang seharusnya adalah korban, malah dipidanakan,“ kata menteri dan berjanji mengupayakan bantuan hukum baginya.

Sebelumnya Nuril diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh kepala sekolah tempat ia bekerja, namun yang terjadi, ia malah dituduh menyebarkan konten pornografi sehingga didakwa melanggar UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE.

Pada peradilan tingkat petama dii Pengadilan Mataram, Nuril dibebaskan, namun jaksa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang memvonis bersalah dengan hukuman kurungan enam bulan serta denda Rp500 juta.

Upaya hukum terakhir yang dilakukan Nuril setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukannya adalah meminta amnesti pada presiden.

Menurut Yasonna, upaya hukum yang ditempuh yakni meminta grasi, namun ini tidak memenuhi ketentuan UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi yang diberikan bagi terpidana dengan masa hukuman mainimal dua tahun, sedangkan Nuril dihukum enam bulan penjara.

Langkah hukum yang paling mungkin tinggal meminta amnesti dan untuk itu Yasonna akan berkonsultasi terlebih dulu dengan para pakar hukum.

Hak Prerogatif Presiden
Berdasarkan amendmen Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan abolisi dan amnesti tanpa meminta pertimbangan MA seperti diatur dalam UU Darurat.

- Advertisement -