Ricuh, Pembentukan Panmus P3SRS Rusun Kalcit

77 views
Rusun Kalibata City di Jl. TMP Pahlawan, Kel. Rawajati, Kec. Pancoran Jaksel. Upaya pemilik dan penghuni Rusun membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) gagal karena diduga oleh kelompok warga adanya intervensi oleh pengembang (developer). (foto:ANTARA)
- Advertisement -

PEMILIK dan penghuni Rumah Susun Kalibata City, Jakarta Selatan gagal membentuk Panitia Musyawarah (Panmus) yang nantinya akan ditugasi membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Rapat yang digelar di Gedung Griya Bhima Sakti, Kompleks TNI-AU, Pancoran, Jaksel, Sabtu sore (20/7) kisruh sejak awal, bahkan nyaris terjadi adu fisik dan ditutup lebih awal akibat “dead lock”, tidak tercapai kesepakatan antara kelompok pemilik dan penghuni Rusun dan kelompok yang berpihak atau diduga “orang-orang” pengembang (developer).

Kanit Intel Polsek Pancoran, Iptu I Nyoman Suka semula memutuskan menyetop rapat karena situasi dinilai sudah tidak kondusif, sedangkan Kapolsek Pancoran Kompol Endang W Kinarsih masih mencoba membuka kesempatan bagi kedua kubu bernegosiasi.

Rapat pembentukan Panmus P3SRS akhirnya ditutup di tengah suasana hingar-bingar akibat protes dan teriakan peserta sehingga situasi sudah tidak terkendali lagi.

Kronologisnya; kericuhan mulai pecah saat pendaftaran peserta, karena kelompok pemilik Rusun yang diduga pro-pengembang dan yang mewakili pemilik Rusun (dikoordinasikan oleh RT-RT) sama-sama bersikeras ingin memverifikasi keabsahan dokumen (kepemilikan dan domisili) peserta rapat.

Pemilik Rusun beralamat KTP di luar Kalibata City dikoordinasikan oleh RT-RT untuk mengurus Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh kelurahan, sementara Badan Pengelola (BP) Transisi bentukan pengembang, untuk kepentingannya, juga mengeluarkan SKD.

Pemilik Rusun yang didukung RT-RT berupaya mencegah orang-orang tak dikenal untuk mengikuti rapat (diduga karyawan atau binaan pengembang yang mewakili suara mereka yang ditugasi untuk menyiasati bunyi Ayat 28 Pasal 7 Pergub 132 tahun 2018 yang memuat aturan, setiap pemilik Rusun (walau memiliki lebih dari satu unit), hanya berhak atas satu suara.

Soal verifikasi peserta akhirnya bisa diterima oleh kedua kubu setelah Lurah Rawajati, Rudi Budijanto memerintahkan Satpol PP memverifikasi ulang kelengkapan dokumen peserta yang sudah masuk dan duduk di ruang rapat.

- Advertisement -