Pembangunan Nalar dan Akal Sehat

545 views
Pembentukan karakter generasi penerus yang mumpuni,memiliki nalar dan akal sehat, toleran dan tidak korup diperlukan menyongsong era revolusi industri 4.0 yang ditandai persaingan ketat inovasi dan teknologi termasuk intelijensi artifisial.
- Advertisement -

RI di usia ke-74, sudah lumayan maju dalam pembangunan sarana dan prasarana umum, walau jika saja dana pembangunan tidak bocor akibat dikorupsi di sana-sini, tentu hasil capaiannya jauh lebih tinggi lagi.

Tidak ingin kehilangan momen sekejap pun, Presiden Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya (2014 – 2019) berpacu dengan waktu merampungkan berbagai proyek pembangunan, mengejar kelambanan yang terjadi di era-era pendahulunya.

Sebut saja, pada lima tahun terakhir ini dibangun ruas jalan sepanjang 4.119 Km, jalan toll 1.852 Km, 51-ribu meter lebih bentang jembatan, belasan bandara dan pelabuhan termasuk di wilayah terpencil serta 55 waduk untuk menciptakan ‘multiplier effects’ pertumbuhan ekonomi.

Penyamaan harga premium di beberapa wilayah terisolasi (Feb. lalu) termasuk Puncak Papua yang tadinya sampai Rp100 ribu/liter akibat buruknya akses transportasi menjadi sama dengan di P. Jawa, Rp.6.450 juga salah satu prestasi Jokowi yang tak bisa dinafikan lawan-lawannya.

Banyak lagi karya Jokowi, termasuk proyek “toll langit” Palapa Ring dan pembangunan prasarana telekomunikasi demi pemerataan akses internet terutama untuk program pendidikan, juga pengambilalihan saham PT Freeport yang sebelumnya mustahil dilakukan.

Namun pasca HUT ke-74 kemerdekaan RI, seabrek “PR” juga menanti a.l. di bidang hukum, termasuk membentuk aparat yang jujur, adil dan berwibawa, pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan narkoba, menangkal wacana menggantikan Pancasila, radikalisme dan juga terorisme.

Khusus mengenai pemberantasan korupsi, penguatan KPK, begitu pula wacana hukuman mati juga adalah keniscayaan karena ternyata pelaku rasuah tidak jera-jeranya, tercermin dari jumlah yang terkena OTT.

Sejak KPK berdiri 2002, sudah 104 kepala daerah tercokok kasus rasuah dan kemudian dibui. Pada 2018 saja ada 29 orang, dan jumlahnya terus bertambah hingga hari ini. Tidak kalah miris, 254 anggota DPR dan DPRD juga ikut terjerat pusaran korupsi.

- Advertisement -