Izin Mengakali Bangunan

245 views
Rumah penduduk ditertibkan Pemda, karena membangun bukan pada tempatnya.
- Advertisement -

GARA-GARA rendahnya disiplin nasional, di negeri ini aturan digelar justru untuk dilanggar. Dan itu ternyata malah menguntungkan oknum petugas pemangku kekuasaan. Pada Dinas Tata Bangunan misalnya, pelanggaran mereka toleransi asal ada kompensasi berupa finansi. Ini banyak terjadi di kota mana saja. Maka publik pun menjadi sinis, sehingga mempelesetkan akronim IMB menjadi: Izin Mengakali Bangunan.

Tentu saja itu pelanggaran oleh oknum petugasnya, bukan secara kelembagaan. Pihak dinas sih maunya tertib, sehingga kota tertata rapi dan bersih, nyaman dipandang. Cuma yang namanya oknum, duit itu terasa gurih jika dalam jumlah banyak. Tak peduli ulahnya akan merusak karakter bangsa secara nasional, duit tidak halal itupun diterima dengan senang hati. Maklum, di dunia ini yang tidak doyan duit hanyalah ayam!

Tiba-tiba ada kabar mengejutkan, demi memperlancar masuknya investasi bidang property, pemerintah berniat menghapus IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Serius nih? Jika ini diberlakukan secara umum, sama saja memburu tikus tapi yang dibakar lumbungnya. Bukankah sudah menjadi rahasia umum, ada kewajiban IMB saja banyak yang melanggar, apa lagi dihapuskan, tata ruang dan tatakota bisa berantakan dibuatnya!

Biang keroknya memang otonomi daerah. Gara-gara itu, Pemda bisa melawan Pemprov, dan Pemprov pun bisa menentang pemerintah pusat. Akibatnya sering terjadi, pemerintah maunya begini, tapi daerah malah maunya begono! Karenanya jadi tidak sinkron, bagaikan “rujak sentul”, satu jalan ngalor satunya jalan ngidul.

Mendagri Tjahjo Kumolo pernah pusing tujuh keliling, karena Perda sering tidak paralel dengan kebijakan pusat. Ada sekitar 3.114 Perda yang bermasalah sehingga terpaksa dibatalkan. Tapi sialnya, Pemda melawan lewat uji materi di MK dan pemerintah dikalahkan. Artinya, Mendagri tak berwenang membatalkan Perda. Klipuk (mati kutu) kan, jadinya!

- Advertisement -