Amandemen UUD 1945 Perlukah?

437 views
Wacana MPR menggulirkan kembali pengkajian amandemen UUD 1945 secara terbatas terkait haluan negara menuai pro-kontra.
- Advertisement -

AMANDEMEN UUD 1945 yang dirancang oleh Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi deal politik yang mengantarkan Bambang Susatyo sebagai ketua MPR.

Tak pelak lagi, isu amandemen UUD ’45 yang tidak pernah diangkat dalam kampanye-kampanye pilpres lalu menuai pro-kontra termasuk pihak-pihak yang mencemaskan, hal itu akan membawa panggung politik set-back, kembali ke era Demokrasi Terpimpin.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD berpendapat, amandemen UUD ‘45 terbukti tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan bangsa walau telah dilakukan beberapa kali.

Menurut dia, UUD ’45 yang sudah diamandemen empat kali dalam periode 1999 sampai 2002 jika diamandemen lagi, nantinya pasti ada orang tidak puas lagi, sehingga yang paling penting sebenarnya adalah konsistensi dalam menegakkan konstitusi.

“Tidak diamandemen kalau konsisten juga bagus, sebaliknya diamandemen kalau tidak konsisten malah tidak bagus, “ ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Benny Kaharman, Peneliti Senior LIPI Mochtar Pabotinggi dan DosenSekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti dalam talkshow di TV Kompas (16/10) juga berpandangan, amandemen belum diperlukan.

Benny beralasan, haluan negara diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

Menurut dia, terjadi lompatan cara berfikir di balik wacana MPR menghadirkan garis besar haluan negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945, karena jika memang diperlukan , kedua UU yang sudah ada tinggal direvisi.

Isu Liar
Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti menilai, wacana untuk menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai isu liar.

- Advertisement -