Amandemen UUD 1945 Perlukah?

445 views
- Advertisement -

Bivitri mengibaratkan isu GBHN sebagai kotak pandora dalam legenda Yunani. Isu ini, kata dia, akan memantik kebangkitan kembali warisan Orde Baru yang telah ditinggalkan pasca era reformasi.

“Ini bisa berlanjut seperti dulu lagi. Setiap tahun ada amandemen dan dalihnya seperti yang mereka sampaikan, amendemen terbatas, . Tapi yang namanya kotak pandora, begitu dimulai tahun ini, bakal berlanjut terus, “ tuturnya.

“Mulai dengan GBHN, MPR jadi lembaga tertinggi, jangan-jangan nanti balik lagi, presiden dipilih oleh MPR, lalu masuk lagi ke pasal 29 atau pasal 8 tentang presiden seumur hidup,” kata Bivitri.

Menurut Bivitri, ide amandemen UUD ‘45 tidak genuine (murni) dari rakyat, tetapi dimunculkan MPR, kemudian dilempar ke masyarakat sehingga terkesan hanya kehendak elite politik guna mengembalikan kekuasaan pada kelompok tertentu.

Hal senada disampaikan Bivitri yang menyebutkan, empat kali amandemen UUD 1945 yang dilakukan antara 1999 hingga 2002 adalah bagian tuntutan publik saat itu yang menginginkan hadirnya demokrasi.

Lebih tegas lagi, Mochtar menganggap amandemen UUD ’45 tidak dibutuhkan dan menyebutkan, gagasan tersebut terkesan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek sebagian elite politik.

“Gagasan untuk mengamandemen UUD ’45 sulit dipisahkan dengan hasrat mengembalikan Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin, “ ujarnya.

Rakyat, ujarnya, tidak pernah membahas GBHN, tetapi lebih cemas pada upaya pemberantasan korupsi pasca disahkannya revisi UU KPK yang dinilai dibahas tergesa-gesa dan diam-diam oleh DPR, lalu ada kesan presiden ditekan, begitu pula dengan rancangan KUHAP, RUU Minerba dan RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan.

Sedangkan Nono mengingatkan, amandemen UUD ‘45 harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kewenangan lembaga negara, harapan serta momentumnya. “Jika amandemen untuk penguatan kewenangan DPD, kami sejalan dengan gagasan itu, “ ujarnya.

- Advertisement -