Amandemen UUD 1945 Perlukah?

445 views
- Advertisement -

Sebaliknya, Arsul berpendapat, wacana amandemen terbatas UUD 1945 telah digulirkan MPR (2014 – 2019) ke sejumlah tokoh termasuk Presiden RI Ke-5 Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sunnah Muakkad
Menurut dia, gagasan amandemen bersifat “sunnah muakkad” atau lebih baik dilakukan (dikaji) yang prosesnya amat panjang, dan pimpinan MPR baru tidak akan tiba-tiba mengagendakan Sidang Umum atau Sidang Tahunan untuk untuk amandemen UUD ‘45.

Pertama, lanjut Asrul, pimpinan MPR lebih dahulu akan membentuk komisi pengkajian guna menjembatani pandangan MPR dan publik terhadap isu ini.

Namun berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu, Mochtar ragu terhadap transparansi atau sejauh mana publik disertakan dalam pembahasan amandemen tersebut.

Usul amandemen, sesuai konstitusi, diajukan tertulis pada sidang MPR dihadiri dua pertiga anggotanya (474 dari total 711 terdiri dari 575 DPR dan 136 DPD) dengan menyebutkan pasal-pasal yang diusulkan diubah dan baru diterima jika disetujui 50 persen plus satu anggota MPR.

Jika wacana amandemen UUD ’45 MPR yang digulirkan MPR terus berlanjut, rakyat harus terus pasang mata dan telinga, agar hal itu tidak kebablasan, menjadi bola liar.

- Advertisement -