Mencegah Korupsi, Melanggar Etika?

466 views
Dugaan praktek siluman anggaran APBD DKI Jakarta dan daerah lainnya kian masif dan nekat. Siapa yang berani mencoba mengungkapnya bisa dianggap tidak beretika , tidak beradab bahkan penghianat.
- Advertisement -

DISKUSI agaknya perlu dibuka seluas-luasnya agar publik paham dan tercerahkan, apakah mencegah perbuatan korupsi melanggar etika dan sopan santun, apalagi dianggap tak beradab, bahkan penghianat.

Kegeraman publik yang diluapkan di medsos terhadap dugaan bancakan APBD DKI Jakarta yang terjadi bertahun-tahun berkat “kerjasama yang baik” antara oknum-oknum eksekutif dan legislatif ternyata tidak membuat para pelakunya sadar, tetapi malah kian nekat.

Bahkan, para terduga koruptor dan kroni-kroninya, terang-terangan menjungkirbalikkan fakta dan akal sehat, melakukan serangan balik pada orang yang mencoba-coba menghalangi aksi mereka menguras uang rakyat.

Terjungkalnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok hanya salah satu bukti betapa beratnya risiko yang dihadapi orang yang berupaya membasmi siluman-siluman anggaran.

Mungkin saja sikap “aji mumpung” mereka muncul, memanfaatkan kendurnya pangawasan sepeninggal Ahok yang sangat “rewel” memelototi uang rakyat itu agar tidak dikorup atau dijadikan bancakan.

Kini terulang lagi pada diri William Aditya (23), anggota debutan F-PSI DPRD yang berani mengungkap rancangan anggaran janggal Pemprov DKI Jakarta 2020 yang “dikeroyok” beramai-ramai dan dipersalahkan.

Bayangkan, dalam Kebijakan Anggaran Umum Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA – PPAS) yang dijadikan bahan pembentukan APBD tertera a.l. pembelian lem Aibon Rp82,8 milyar, bolpoin Rp124 milyar, pasir Rp52 milyar dan pengecetan jalur sepeda Rp73 milyar.

Bahkan berdasarkan temuan ICW, dalam KUA-PPAS 2020, anggaran pembelian Aibon disebutkan Rp126 milyar dan pembelian pulpen Rp678 milyar.

Anggaran Siluman
Diduga masih banyak lagi mata anggaran janggal yang dimasukkan karena KUA-PPAS 2020 tidak “diupload” atau dibuka ke publik , berbeda dengan di era kepemimpinan Ahok yang serba transparan.

Gubernur Anies Baswedan sendiri menunjukan ketidak senangannya atas pengungkapan KU-PPAS 2020 itu, karena menurut dia, masih bahan mentah, pasti ketahuan jika ada kejanggalan karena bakal dikoreksi lagi sebelum disahkan menjadi APBD.

- Advertisement -