Diharamkan, Polisi Minta (Jatah) Proyek

50 views
Polri mengimbau para kepala daerah untuk tidak melayani permintaan jatah proyek oleh oknum-oknum satuan pimpinan kewilayahan Polri di daerah dan membuka pusat pengaduan.
- Advertisement -

PERMINTAAN jatah proyek oleh petinggi Parpol atau kalangan parlemen pada kepala daerah sering terungkap, namun jarang temuan mengenai kasus-kasus yang melibatkan petinggi polisi dan militer.

Keterlibatan politisi dalam proyek yang menonjol a.l. Proyek KTP-elektronik dengan kerugian negara Rp2,3 triliun melibatkan Ketua DPR Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara dan suap impor daging sapi Presiden PKS Luthfi Hasan yang divonis 18 tahun.

Begitu pula Proyek Pusat Olahraga Hambalang dengan pelakunya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang divonis 14 tahun kurungan dan Ketua DPD Irman Gusman yang divonis tiga tahun dalam kasus rasuah impor gula.

Lebih seratus politisi lainnya, baik petinggi partai, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Pemkot dan Kabupaten dan DPD mendekam di bui akibat terjerat berbagai kasus rasuah termasuk keterlibatan mereka dalam berbagai proyek.

Nah, terbitnya Surat Edaran Kadivprofpam Polri No. R/2029/XI/2019 tanggal 15 November lalu tentang imbauan pada kepala daerah agar segera melapor pada pimpinan Polri bila ada upaya permintaan (proyek), intimidasi atau intervensi dari oknum anggota Polri, tentu saja menjadi angin segar dan diapresiasi publik.

Menunjukkan tidak main-main, Polri juga membuka sentra layanan pengaduan ke Bagyanduan Divpropam Polri, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, call center di WA 081384682019 atau melalui email divpropampolri@yahoo.co.

Kerahasiaan identitas pelapor dilindungi, sepanjang laporan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar. Polri juga meminta kepala daerah agar tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang atau barang, intimidasi, intervensi terhadap pelaksanaan proyek di lingkungan pemda oleh oknum polisi.

Dalam raker dengan Komisi III DPR di Jakarta, (20/11), Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz berjanji menindak tegas pimpinan satuan kewilayahan Polri (satwilpol) yang mengganggu kinerja kepala daerah dalam pembangunan.

- Advertisement -