Perempuan Korban Kekerasan Minta Perlindungan

29 views
Perempuan korban kekerasan sering tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan, a.l. karena sulitnya pembuktian, prosedur hukum dan sikap aparat hukum yag tidak ramah pada korban.
- Advertisement -

MASIH banyak perempuan korban kekerasan berbasis jender saat ini yang belum memperoleh akses perlindungan dan keadilan seperti yang mereka harapkan akibat terkendala berbagai persoalan.

Hal itu terungkap dalam acara peluncuran catatan akhir 2019 LBH APIK bertemakan “Negara Harus Serius Melaksanakan Komitmen Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Jender” yang digelar di Jakarta, Selasa (10/12) lalu.

LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) dalam laporannya (Kompas 11/12) menyebutkan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah laporan terbanyak dengan 249 kasus di Jakarta yang masuk pada 2019.

Berikutnya disusul kasus sengketa perdata keluarga (125), kekerasan seksual pada perempuan dewasa (103), kekerasan saat berpacaran (63) dan kekerasan seksual pada anak perempuan (46).

Sebagian besar korban tidak mendapatkan akses perlindungan dan keadilan karena sulitnya pembuktian, prosedur hukum yang rumit dan juga sikap aparat penegak hukum yang sering tidak berpihak pada korban.

Contohnya, dari 249 laporan kasus KDRT yang diterima LBH APIK, hanya 15 kasus yang berlanjut ke proses hukum, itu pun hanya dua yang sudah mendapatkan keputusan pengadilan.

Bahkan untuk kasus-kasus KDRT psikis, proses hukum sebagian besar kasus tidak bisa dilanjutkan karena terutama terkendala persoalan pembuktian.

Begitu pula terkait kasus penelantaran dalam rumah tangga, karena belum adanya ketetapan tentang batasannya sehingga terjadi beragam penetapan baik menyangkut nominal dan rentang waktu pemberian nafkah, sedangkan dari 46 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk, hanya enam kasus yang bisa diputus oleh pengadilan.

Selain itu, proses hukumnya sampai korban mendapatkan kepastian hukum juga memakan waktu lama, biaya tinggi dan prosesnya melelahkan, sehingga dalam kasus KDRT, lebih banyak korban yang memilih perceraian.

- Advertisement -