Masih Lebar, Ketimpangan Pembangunan

58 views
Kaetimpangan pembangunan tidak saja terjadi di wilayah ibukota seperti potret tersebut, tetapi juga antara Jawa dan luar Jawa, hingga memperlambat laju peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Advertisement -

KETIMPANGAN pembangunan antara wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa sampai kini masih lebar sehingga meghambat laju pertambahan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.
Pusat-pusat ekonomi baru, kata pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah (Kompas, 13/12), memang terus dikembangkan, namun demikian, Jawa tetap masih menjadi penopang ekonomi RI hingga 2045.

Mengingat lebih separuh penduduk RI (57 persen) berada di Jawa, menurut dia, layanan dasar pun terpusat di sini, sebaliknya, inovasi wilayah lainnya untuk meningkatkan mutu layanan dasar dan kesejahteraan warganya berjalan lamban.

“Investasi SDM mutlak diperlukan untuk mendongkrak IPM, walau di bidang pendidikan dan kesehatan perlu waktu lama sampai bisa membuahkan hasil.

Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk pertama kalinya menempatkan IPM Indonesia 2018 dalam peringkat ke -111 dari 189 negara, di bawah Malaysia (60) dan Filipina (106).

Walau lebih baik dari tahun lalu, kesenjangan layanan pendidikan, kesehatan dan teknologi, mitigasi bencana dan lapangan kerja memberi andil tertahannya peningkatan peringkat Indonesia.

Sementara Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahi Demografi Indonesia Sudibyo Alimoeso menilai, tidak mudah menaikkan layanan dasar akibat besarnya jumlah penduduk dengan beban pendidikan dan kesehatan masa lalu yang kurang menggembirakan serta beragamnya kondisi geografis wilayah.

SItuasi tersebut diperparah dengan lambannya respons pemda dalam memacu peningkatan kualitas warganya.

“IPM bukan isu seksi dalam kontestasi politik lokal, sehingga akibatnya, seperti kematian ibu saat melahirkan dan stunting (tengkes), merebaknya berbagai penyakit infeksi hingga tingginya anemia pada perempuan terabaikan, “ ujarnya.

Namun menurut catatan, tumbuh suburnya korupsi akibat pembiaran dan lemahnya pengawasan, ditambah “solidnya” persekongkolan antara kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif di daerah membuat kinerja pembangunan tidak optimal termasuk untuk meningkatkan IPM.

- Advertisement -