Gejolak Politik di Negeri Gajah

61 views
Unjuk rasa besar-besaran massa penentang PM Thailand Prayuth Chan-ocha di Bangkok, Minggu (12/1) mendesaknya lengser atas tuduhan kecurangan pada Pemilu Maret 2019 lalu dan juga dinilai tidak berhasil meningkatkan perbaikan ekonomi.

MASSA dari kubu yang menentang dan mendukung PM Thailand Prayuth Chan-ocha sama-sama menggelar aksi unjuk rasa di kawasan yang berbeda di ibukota, Bangkok, Minggu (12/1).

Bertemakan “Run against Dictatorship” puluhan ribu massa penentang “Paman Tu”, sapaan akrab PM Prayuth tampak membawa berbagai spanduk memuat seruan agar ia lengser dari kekuasaan.

Sebaliknya, di bagian kota Bangkok lainnya berjarak sekitar 10 km dari lokasi unjuk rasa penentang Prayuth, para pendukungnya menggelar aksi serupa berjudul “Walk to Support Uncle”.

Prayuth menduduki singgasana setelah memenangi Pemilu yang digelar guna memulihkan Demokrasi di Thailand pada Maret 2019 setelah sebelumnya sejak 2014 di bawah rezim junta militer yang berhasil mengudeta PM Yingluck Shinawatra.

Dalam perjalanannya kemudian, muncul ketidakapuasan publik selain Pemilu yang dianggap penuh kecurangan yang aturan-aturannya dinilai menguntungkan parpol dukungan militer, dibarengi lagi dengan kondisi ekonomi yang tidak membaik.

Aksi unjuk rasa oleh para penentang PM Prayuth Minggu lalu juga dipicu rencana pemerintah untuk membubarkan Partai Masa Depan Maju yang sedang melejit namanya walau saat ini masih menempati urutan ketiga perolehan kursi di parlemen (80 kursi).

KPU dan Mahkamah Konstitusi Thailand diperkirakan akan membubarkan partai tersebut dengan menyatakan, pimpinannya Thanathorn Juangroongruangkit (31) terbukti bersalah atas pelanggaran hukum yang didakwakan padanya.

Namun Thanathorn justeru melambung namanya dan dijadikan tokoh yang menjanjikan bagi rakyat Thailand yang bakal membawa mereka ke alam demokrasi ke arah yang lebih baik.

Thanathorn dalam pernyataannya di hadapan para pendukungnya, terang-terangan meminta PM Prayuth lengser dan menyebutkan yang dilakukan pendemo adalah menunjukkan kemarahannya.

Panggung politik di Thailand memang unik, tidak lepas dari kudeta yang sudah terjadi 11 kali sejak negeri itu berbentuk monarki konstitusional pada 1932 dan 30 kali di era monarki absolut sejak 1911.