Wartawan Jangan Dikalahkan Buzzer

22 views
- Advertisement -

JURNALISME di era post truth dan di tengah masih rendahnya literasi publik terhadap informasi sampai saat ini ternyata sering kalah dari para buzzer yang partisan, berpihak pada para pihak yang dibelanya.

Kehadiran buzzer yang tampil di jejaring internet seperti medsos, blog publik, grup WA sampai kolom-kolom komenter di media on line tak pelak lagi menjadi ‘trend setter’ di dunia maya saat ini walau terkadang melabrak nalar, logika dan akal sehat.

Buzzer mendapat tempat di era post truth atau penangkalan kebenaran melalui semburan dusta, sehingga fakta, nalar atau akal sehat menjadi tidak penting lagi. “Lakukan berulang-ulang, senyinyir mungkin, lama-lama kebohongan niscaya bisa menjadi kebenaran,” ini lah mottonya.

Jurnalisme menekankan hasil liputan pada ketajaman analisis berbasis data, sebaliknya buzzer mengedepankan pemikiran post truth dengan nyinyir, berulang-ulang pada pihak atau pandangan yang dibelanya.

Isu SARA, fitnah, hoaks atau berita bohong dan ujaran kebencian yang dikapitalisasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ternyata sukses mempengaruhi pilihan warga walau akhirnya sebagian mereka sadar, pilihan mereka keliru.

Sukses pada Pilkada DKI Jakarta 2017, cara-cara buzzer seperti itu diulangi lagi pada Pilpres 2019 a.l. lain melalui fitnah, salah satu cawapres anggota PKI, rekayasa penganiayaan Ratna Sarumpaet, isu masuknya jutaan pekerja China dan peti kemas berisi blanko surat suara yang dituduhkan pada kontestan lawan.

Kehadiran para buzzer yang mengancam prinsip-prinsip jurnalisme seperti “cover both sides”, menulis sesuai fakta, menjauhi isu SARA dibahas dalam Laporan 2019 dan Pandangan 2020 oleh LBH Pers di Jakarta, Senin (13/1).

Direktur Eksekutif LB Pers Ade Wahyudin menilai , persaingan antara wartawan dan buzzer (pendengung) untuk memprebutkan pembaca semakin tajam, dan sepanjang di dalam koridor kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, hal itu wajar-wajar saja.

- Advertisement -