YLKI: Mudik Bisa Ancam Pasokan Logistik Jika Petani di Desa Tertular Corona

18 views

JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah belum mengambil langkah tegas  terkait aturan mudik ditengah wabah corona.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan penilaian tersebut ia dasarkan pada pernyataan pemerintah pusat soal mudik yang tak seragam dan saling bertabrakan.

Perbedaan pernyataan bisa dilihat saat Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman menyatakan masyarakat boleh mudik. Namun, tak lama kemudian pernyataan itu diklarifikasi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Atau bahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan mudik haram, tetapi Presiden Jokowi menyatakan boleh,” ucap Tulus dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Tulus menjelaskan kajian yang dibangun adalah masyarakat tetap bisa mudik, tetapi dengan pengendalian yang cukup ketat dari pemerintah. Pemudik harus mengantongi izin dan syarat administrasi yang ketat, lalu jumlah moda transportasi juga akan dibatasi.

“Misalnya, kapasitas penumpang moda transportasi hanya memuat 50 persen saja. Ini dengan maksud agar penumpang tetap bisa melakukan jaga jarak satu sama lain,” jelas Tulus.

Tulus berpendapat jika pemerintah membiarkan masyarakat mudik, maka episentrum virus corona akan semakin menyebar ke berbagai daerah. Masyarakat di pedesaan, seperti petani akan terancam terkena virus corona.

“Akibatnya bisa mengancam pasokan logistik. Siapa yang akan memasok logistik jika petani tumbang karena tertular virus corona oleh pemudik,” tutur Tulus.

Belum lagi, pihak rumah sakit juga akan kewalahan bila jumlah masyarakat yang terinfeksi meningkat signifikan. Hal ini karena kondisi infrastruktur dan jumlah dokter yang terbatas.

Menurutnya, pengawasan akan sulit dilakukan bila tak ada tindakan tegas dari pemerintah. Masalahnya, mudik adalah tradisi masyarakat Indonesia setiap Lebaran tiba.

Tulus menyatakan pemerintah harus bersikap tegas dengan melarang aktivitas mudik Lebaran. Ia meminta pemerintah tak bersikap ambigu dan terkesan tak konsisten.