DPR (Oknumnya) Kok Gitu?

DPR tidak henti-hentinya dirundung aib oleh ulah oknum yang melakukan praktik korupsi – kejahatan luar biasa yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat serta merendahkan martabat bangsa Indonesia.

Belum selesai kasus yang satu, muncul kasus lainnya. Baru saja rakyat terhenyak menyaksikan berita penetapan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella yang juga anggota DPR dalam kasus suap “pengamanan “ perkara bansos Pemda Sumatera Utara. Kini, publik kembali dikagetkan oleh berita tangkap tangan anggota DPR dari F-Hanura, Dewie Yasin Limpo (DYL) yang diduga menerima suap dalam keterlibatannya memuluskan persetujuan anggaran proyek pembangunan listrik tenaga uap di Sulawesi Selatan.

Dilaporkan oleh berbagai media di tanah air, petugas KPK berhasil menangkap tangan DYL bersama enam rekannya saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng menuju Makassar dan juga mengamankan barang-bukti suap berupa uang Rp1,5 milyar.

Keprihatinan rakyat tentunya bertambah mendalam. Selain mengingat kedua anggota DPR tersebut berasal dari partai pendukung pemerintah, juga juga partai baru yang diharapkan melakukan perubahan, terutama untuk berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Banyaknya anggota DPR terlibat praktik korupsi, tidak bisa terbantahkan lagi. Dilihat dari data KPK yang mengungkapkan, sejauh ini sudah 49 wakil rakyat yang diproses hukum atau diusut oleh lembaga antirasuah tersebut, yakni 18 dari F-DIP, 12 dari F-Golkar, tiga dari F-PPP, enam dari F-Partai Demokrat, empat dari F-PAN, masing-masing satu orang dari F-PKB, F-PKS, F-Partai Bintang Reformasi dan F-Partai Hanura dan F-Partai Nasdem.

Penghargaan rakyat terhadap lembaga wakil rakyat itu semakin tergerus. Selain akibat keterlibatan anggotanya dalam kasus-kasus korupsi, dipertanyakan pula komitmen mereka untuk menyejahterakan dan keterpihakan pada rakyat.

Awal-awal penugasan anggota DPR periode 2014 -2015 diwarnai dengan kemelut antara eks-Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), usulan pembangunan gedung DPR yang amat megah dan usulan berbagai tunjangan untuk mereka, termasuk pembelian kasur.

Moralitas mereka juga dipertanyakan, ketika dengan “gagah berani” 45 anggota DPR lintas fraksi – mungkin tanpa disadari, melukai hati rakyat banyak dengan mewacanakan revisi Undang-undang KPK. Dengan dalih ingin memperkuat KPK, jelas-jelas substansi revisi UU KPK yang diusulkan mereka tidak saja dikhawatirkan akan mengebiri, tetapi juga membunuh KPK.

Bagaimana bisa, pasal-pasal berisi pembatasan usia KPK selama 12 tahun, pembatasan penyidikan kasus kerugian negara di atas Rp50 milyar, dan pembatasan penyadapan bisa disebut sebagai semangat dan upaya penguatan KPK?

Isu miring tentang DPR lainnya yakni kepatutan pertemuan pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon dengan taipan terkenal AS Donald Trump di sela-sela pertemuan parlemen sedunia. Kehadiran keduanya di tengah suasana kampanye Donald Trump sebagai capres AS dipertanyakan, apalagi jika mereka terbukti menggunakan uang perjalanan yang dibiayai negara. Lebih mengherankan lagi hasil kesimpulan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang hanya menetapkan keduanya yang mangkir tiga kali panggilan MKD hanya dianggap melakukan pelanggaran ringan.

Pengamat politik Ansy Lema dalam dialog di TV Metro (21/10) mengemukakan, seharusnya pertemuan itu dilakukan secara terbuka, transparan, karena meyangkut pejabat publik dan berimplikasi terhadap masyarakat luas.
“Harus transparan, akuntabel, dapat dipertangungjawabkan dan diketahui publik,“ ujarnya seraya menambahkan: “Hal itu tidak ditunjukkan dalam pertemuan MKD saat membahas pertemuan Setia Novianto dan Fadli Zon dengan Trump”, tandasnya.

Menurut Lema, untuk kasus-kasus seperti itu yang menyangkut juga dugaan “abuse of power” harus terbuka. Pertemuan tertutup MKD hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus bersifat pribadi misalnya masalah rumah tangga atau pelecehan seks yang dilakukan seorang oknum anggota DPR.

Bahkan anggota DPR dari F-PDIP, Adian Napitupulu dengan nada kecewa menilai, mungkin saja MKD hanya ingin menghibur rakyat dengan melakukan sidang tertutup dan kemudian menetapkan pelanggaran ringan bagi Novanto dan Fadli.

Persepsi citra dan kepercayaan publik terhadap DPR semakin pupus, entah bagaimana cara untuk membalikkannya. Menyontek salah satu judul sitkom yang ditayangkan NET TV: “Tetangga Masak Gitu”, mungkin kita juga bisa bertanya : “DPR Kok Gitu”***