Berakhirnya MDGs Sebagai Proyek Global untuk Pengentasan Kemiskinan

Secara umum dalam lingkup internasional, tahun ini merupakan tahun berakhirnya suatu era sekaligus awal munculnya era baru.

Pada tahun ini, Millennium Development Goals 2000-2015 atau (MDGs) sebagai proyek global untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh penjuru dunia dengan tujuh goal besar—yakni (1) mengurangi kemiskinan absolut dan kelaparan; (2) meningkatkan pendidikan dasar; (3) mempromosikan keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) mengurangi angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya; (7) menjamin kelestarian lingkungan, dan; (8) mempromosikan kemitraan global untuk pembangunan—akan berakhir.

Kini, seluruh komunitas internasional—termasuk Indonesia—tengah menatap era baru, yakni era Sustainable Development Goals atau SDGs. Era di mana dunia tidak lagi fokus semata-mata pada upaya mengurangi angka kemiskinan, melainkan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan.

Dunia tidak lagi focus pada POVERTY, tetapi lebih jauh lagi pada PEOPLE (rakyat), PLANET (planet), PROSPERITY (kemakmuran), PEACE (perdamaian), dan PARTNERSHIP (kemitraan).

Tujuan pembangunan pun tidak lagi berjumlah 7 (tujuh) goals, tetapi berkembang menjadi 17 (tujuh belas), yang mana Disaster Risk Reduction (Pengurangan Risiko Bencana) disebut-sebut sebagai komponen penting yang bukan hanya ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dari mereka yang rentan terpapar ancaman bencana, melainkan sampai pada mengamankan asset-aset produktif hasil-hasil pembangunan dari berbagai ancaman bencana yang akan sewaktu-waktu mengeruk dan meluluh-lantakkan semuanya.

Sementara itu, terkait kebencanaan global, tahun 2015 juga merupakan tahun yang penting.

Karena pada tahun ini, Kerangka Aksi Hyogo untuk Pengurangan Resiko Bencana (atau Hyogo Framework for Action/HFA) secara resmi telah berakhir.

Kerangka aksi global untuk pengurangan risiko bencana yang merupakan buah dari 2nd World Conference of Disaster Risk Reduction di Kobe Jepang, tahun 2005 telah sampai pada fase penyimpulan.

Di Sendai, Jepang, Maret 2015 lalu pada saat perhelatan 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction (3rd WCDRR Sendai), kita telah bersama-sama menyimpulkan bahwa investasi pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana, melalui pembangunan dan penguatan kelembagaan, penguatan pemahaman mengenai system peringatan dini, penyebarluasan prinsip-prinsip budaya aman dan pendidikan, pengurangan faktor-faktor risiko mendasar, dan peningkatan kesiapsiagaan, telah banyak berjasa menyelamatkan rakyat dari beragam ancaman bencana.

Namun, perhelatan di Sendai juga memberikan peringatan tentang meningkatnya ancaman dan keterpaparan yang berlangsung jauh lebih cepat ketimbang kemampuan kita dalam memberikan respon yang efektif atau dalam peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya yang berada di garis depan, yang berhadapan langsung dengan bahaya akibat bencana.

Pertemuan di Sendai memberikan arahan pada kita untuk focus pada empat hal, yakni peningkatan pemahaman akan risiko bencana, perbaikan system tata-kelola risiko, investasi pada pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan, dan peningkatan kesiapsiagaan serta manajemen pemulihan yang mengedepankan prinsip build-back-better. Prioritas-prioritas yang ditekankan dalam pertemuan Sendai menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka memberikan dampak yang lebih signifikan pada upaya pengurangan risiko bencana sebagai pijakan penting untuk mengamankan pembangunan berkelanjutan.

Masih pada tingkat global, pada penghujung tahun ini, satu lagi momentum penting yang menurut kami perlu mendapatkan perhatian adalah Konferensi Para Pihak ke-21 yang diselenggarakan oleh Badan PBB untuk Perubahan Iklim atau COP21-UNFCCC yang diselenggarakan di Paris, Perancis, awal Desember 2015.

Konferensi ini telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting tentang protokol global perubahan iklim yang mengikat seluruh negara di dunia, sebagai pengganti Protokol Kyoto.

Diantara beberapa kesepakatan yang kami catat adalah adanya kesepakatan di antara negara-negara pencemar terbesar (biggest polluters) di dunia untuk mencapai target yang ambisius, yakni membatasi pemanasan pada level 1.5C di atas tingkat pra-industri.

Ada pula kesepakatan dari AS dan Eropa untuk bertanggungjawab atas sebagian kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, serta dorongan kepada negara-negara berkembang untuk menetapkan komitmen pengurangan emisi secara sukarela. Yang mana Indonesia, melalui pidato yang disampaikan Presiden Jokowi, berkomitmen untuk menurunkan emisi sampai 29% secara sukarela dan 41% dengan dukungan internasional.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga dikenal dengan program NAWACITA atau 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK, yang intinya adalah untuk (1) menghadirkan Negara sebagai pelindung dan pemberi rasa aman; (2) membangun tata-kelola pemerintahan yang bersih; (3) membangun desa dalam kerangka Negara kesatuan; (4) penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan.

Semangat yang tertuang dalam frase revolusi mental dan jabarannya dalam nawacita adalah semangat membangun bangsa yang mandiri dan bermartabat. Semangat ini pula yang sebenarnya coba diterjemahkan dalam konteks penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan semangat tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melihat pengalaman nasional dalam penanggulangan bencana, khususnya sejak 2004 atau tepatnya sejak kita dilanda bencana tsunami 2004, hingga tahun 2014 yang lampau sebagai periode membangun komitmen nasional (2004-2009). periode itu adalah periode ketika kita mulai belajar mengubah paradigma penanggulangan bencana melalui lahirnya UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang disusul dengan lahirnya BNPB, BPBD, serta Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana.