Bangkitkan Optimisme Publik

S. Sinansari ecip

Sungguh menarik, Presiden Jokowi mengutip judul-judul berita media cetak. Banyak judul yang bombastis dan sensasional (sangat berlebihan). “Diprediksi Indonesia akan Hancur”,” Pemerintah Gagal, Aksi Teror tak akan Habis sampai Kapan Pun”,” Rupiah akan Tembus Rp 15 Ribu”, “Jokowi-JK akan Ambruk”. Itu antara lain judul-judul berita yang dibaca Jokowi dalam sambutan pada Hari Pers Nasional di Lombok, tanggal 9 Februari 2016.

Sebagian besar hadirin kalangan pers tertawa dan tersenyum. Tertawa dan tersenyum itu ada artinya. Kita anggap mereka berpikir positif. Mudah-mudahan pada saat yang sama mereka memeriksa diri. Berita yang bombastis itu akan merugikan diri sendiri.

Hampir otomatis berita bombastis alias sensasional menjatuhkan media yang memuatnya. Media itu berada dalam jajaran media yang bukan arus utama. Dengan kata lain mereka itu media kuning, media murah, dan sejenisnya. Disebut kuning karena dulu di Amerika Serikat, awalnya media cetak disebut koran kuning karena memuat gambar kartun yang tokohnya mengenakan baju kuning. Media murah karena harganya memang murah dan isinya murahan.

Mereka seperti merasa tidak bersalah. Mungkin mereka tertawa dan tersenyum itu seperti mengejek diri sendiri. Barangkali memang benar mereka menjual judul supaya medianya laku. Tapi apakah itu pantas? Mereka menawarkan seolah kuwe berkeju, nyatanya tidak berkeju. Tepat bila dikatakan, yang rugi adalah perusahaan media yang bersangkutan.

Acap wartawan sekarang dalam membuat berita mencampuradukkan antara fakta dan opini penulisnya. Untuk membuat judul tidak boleh wartawan menyimpulkan sembarangan hingga tidak sesuai kenyataan.

Tidak merugikan diri sendiri bukan berarti boleh merugikan orang lain. Panduan yang inti adalah jangan kurangi kebebasan orang lain. Menggunakan kebebasan tetap jangan mengganggu kebebasan pihak lain, apa lagi merugikan. Kebebasan pers yang dimanfaatkan dengan baik adalah sebuah milik yang positif. Indonesia boleh bersyukur memiliki kebebasan seperti sekarang.

Pada dasarnya, masyarakat ikut mengontrol kebebasan pers. Jika pers tidak benar, masyarakat boleh protes dan mengoreksi. Hak Koreksi dari masyarakat diakui dalam Undang-undang no. 40/1999 tentang Pers. Selain itu masih ada Hak Jawab yang dimiliki oleh obyek berita karena dirugikan oleh media. Dia atau mereka boleh memberikan berita perbaikan yang sebenarnya untuk segera dimuat oleh media yang merugikan tersebut.

Selain masyarakat secara umum mengawasi pers, Dewan Pers melakukan hal yang sama dengan lebih aktif. Dewan Pers misalnya sampai memberikan sanksi yang harus dilaksanakan oleh perusahaan media itu kepada wartawannya yang melanggar Kode Etik Jurnalisme.

Benar yang disampaikan Presiden Jokowi, pers dan media massa secara umum seyogyanya membangkitkan optimisme masyarakat. Jangan bangsa menjadi lebih terpuruk karena membanjirnya berita yang sifatnya pesimistis.

Jangan bikin masyarakat terpuruk, tak berdaya, lalu malas tidak mau bekerja. Indonesia punya modal sekaligus kekayaan berupa kebebasan pers, yang tidak dimiliki oleh negara lain di Asean. Kekayaan itu jangan disia-siakan tapi manfaatkan secara maksimal dengan selalu mengutamakan fungsi mendidik. (**)