Google dkk tidak Bayar Pajak ke RI?

Pusat Teknologi Google di Indonesia. foto: Antara

Terbaca dalam media, menteri keuangan marah karena beberapa perusahaan asing yang berkaitan dengan dunia maya, tidak bayar pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut kelas kakap, yang produknya sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal Google, Facebook, Yahoo, dan Twitter? Sejak mereka beroperasi di Indonesia, konon tidak bayar pajak kepada negara. Ini luar biasa. Bagaimana bisa jadi?

Mereka membuka perusahaan di Singapura dengan perwakilannya di Indonesia. Mereka bekerja di Indonesia tapi bayar pajaknya ke Singapura. Mengeruk uang di sini lalu disetorkan ke sana. Konon ada peraturan di Indonesia yang menyebutkan, perusahaan yang hanya buka perwakilan di Indonesia tidak perlu bayar pajak. Sudah sewajarnya diketahui, jika perusaan asing tersebut buka perwakilan dan beroperasi yang menghasilkan uang, harus bayar pajak.

Kita kenal benar, kalangan bisnis suka mencari celah-celah hukum untuk dimanfaatkn. Atau mereka pura-pura tidak tahu. Mungkin alasan yang dipakai adalah tidak tahu ada peraturan tersebut. Itu alasan yang dibuat-buat. Begitu peraturan diundangkan maka berlakulah, semua orang dianggap sudah tahu. Itulah yang terjadi pada Zaskia Gotik yang dianggap sudah tahu ada undang-undang yang melarang atau menghina lambang negara meski sebenarnya belum tahu.

Sudah waktunya negara yang diperankan oleh pemerintah segera menarik pajak tersebut, syukur jika dapat berlaku surut. Sungguh enak mereka mengeruk di lumbung kita tanpa bayar pajak. Pemerintah tidak bisa mengelak atas kewajibannya. Harus ada teguran dan kemudian denda atas kelalaian itu. Siapa yang lalai? Perusahaan-perusahaan tersebut dan pemerintah.

Jika kita mau, nitezen bisa diajak atau diprovokasi untuk tidak mau menggunakan jasa perusahaan tersebut beberapa hari. Dengan kata lain, bangkitkan nasionalisme kita lalu mogok tidak memanfaatkan fasilitas mereka maka mereka akan berfikir ulang. Bisa juga caranya tidak seekstrim itu, agak lunaklah. Indonesia dikenal sebagai pengguna fasilitas dunia maya yang luar biasa jumlahnya.

Dalam kaitan itu, jelas pemerintah kurang atau bahkan tidak melakukan kontrol, baik yang insidentil apalagi yang rutin. Jika kontrol dilakukan sejak dini maka kesalahan dapat diketahui sejak dini pula. Inilah, dalam banyak hal, yang sering tidak kita cermati. Nasi telah jadi bubur tapi bukannya tidak bisa dinikmati, apalagi bila didukung dengan bumbu-bumbu dan lauk yang layak.

Pada zaman pemerintah sebelum ini, di ruang kerja presiden ditempatkan monitor televisi. Tiap saat presiden dapat menyaksikan pemasukan pajak. Dengan cara ini mestinya juga dapat dikontrol perusahaan-perusahaan besar, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang belum bayar pajak. Apa gunanya teknologi di ruang presiden jika tidak dimanfaatkan secara maksimal? Apakah sekarang monitor televisi tersebut masih ada dan hidup? Tidak ada kabar tentang itu.

Jangan-jangan masih banyak perusahaan lain yang belum bayar pajak. Kejar mereka sampai ke ujung dunia. Tidak perlu mengejar pajak perseorangan yang kecil-kecil, misalnya para pensiunan klas teri. Bebaskan mereka dari beban hidup dan beban administrasi di hari tuanya.

Perusahaan-perusahaan yang mengeruk batubara dari perut bumi kita, kabarnya juga tidak terkontrol. Kandungan batubara sudah menyusut kita baru menyesal karena mereka ternyata tidak bayar pajak.

Mana hasil pengejaran pajak pada pengemplang pajak klas kakap? Mereka harus didenda bahkan kalau perlu dipidanakan sekaligus diperdatakan. Jangan hukum bak pisau hanya tajam sebelah. Hukum berlaku kepada orang atau perusahaan ‘di atas’ tapi juga orang-orang bawah secara selektif. Mereka yang kurang mampu, bebaskan dari bayar pajak. (**)