Semua Dibikin Bocor

Ilustrasi: Di kementrian, di Pemda-Pemda, kebocoran anggaran sering terjadi.

SEBAGAI hakim Mahkamah Konstitusi, kantong Patrialis Akbar agaknya bocor melulu, meskipun gajinya  Rp 72,8 juta sebulan. Untuk menambal anggaran, diam-diam dia berani menerima suap dalam kasus uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Paling celaka, terakhir terungkap bahwa eks Menkumham ini juga diduga membocorkan rahasia Negara. Soalnya draft hasil keputusan MK soal gugatan UU Peternakan tersebut ternyata kopiannya ada di tangan salah seorang penyuap. Kaco!

Saat ditangkap KPK, dia tengah di mall bersama seorang wanita muda. Kabarnya perempuan ini dijanjikan sebuah apartemen seharga Rp 2 miliar. Bila benar kabar tersebut, bisa dimaklumi jika APBN rumahtangga Patrialis Akbar bocor parah. Gaji Rp 72,8 juta harus ngangkat apartemen Rp 2 miliar, pastilah terjadi defisit anggaran serius. Memangnya oknum MK ini tak butuh makan, sehingga uang semuanya dialokasikan untuk pembelian apartemen?

Kejahatan Patrialis Akbar menjadi ganda. Di samping menerima suap, juga membocorkan rahasia negara. Padahal ancaman hukuman untuk pembocor rahasia negara itu bisa sampai 7 tahun penjara, pasal 112 KUHP. Benar-benar tangan mencencang bahu memikul. Eks politisi Partai Amanat Nasional ini rupanya tak bisa mengemban amanat.

Tapi di negeri ini soal perbocoran itu sudah akrab sekali, apapun masalahnya bisa dibikin bocor. Paling klasik adalah kebocoran ujian. Setiap menjelang Unas, banyak orang mencari dan menjajakan soal ujian. Ada yang benar, banyak pula yang abal-abal. Gara-gara ini pula –salah satu di antaranya – kemudian Mendikbud Muhajir Effendi menghapus Unas, tapi langsung dianulir oleh Presiden Jokowi. Sebab sebagaimana kata Wapres Jusuf Kalla, apapun alasannya standardisasi mutu untuk pendidikan itu perlu.

Kebocoran yang paling meresahkan pengendara mobil dan motor di Jakarta adalah kebocoran ban. Sebetulnya ban bocor itu sudah jamak. Tapi di Jakarta lain, ada “sindikat” tukang tambal ban yang dengan sengaja menebar paku di jalan-jalan, agar mereka mendapatkan pasar. Giliran pengendara membawa kendaraannya, mulailah “diperas” lewat harga ban yang mencekik leher. Sudah ada relawan penyapu ranjau paku ini, tapi aktivis penebar paku juga tidak surut.

Paling parah adalah kebocoran anggaran.Ini terjadi hampir di setiap kementrian. Tahun 2014 Indonesia Coruption Watch (ICW) pernah mengklim, kebocoran APBN mencapai Rp 180 triliun, atau 10 % dari APBN 2014 yang sebesar Rp 1.800 triliun. Ini bisa terjadi di sana-sini, dari  salah urus sampai mark up anggaran. Maka kala itu ICW minta Jokowi sebagai pelanjut pemerintahan SBY agar memilih menteri berdasarkan kompetensinya, jangan karena politik balas jasa.

Di tingkat lokal kebocoran anggaran juga sering terjadi di Pemda-Pemda. Celakanya itu justru malah menjadi ajang korupsi baru. Misalnya, ketika terjadi Bansos sasalah sasaran, bupati mencoba meredamnya. Baik itu lewat pers (wartawan amplop) maupun DPRD. Jika wartawan bodreks paling nilai ratusan ribu atau jutaan, tapi DPRD bisa bernilai miliaran. Maka jangan heran, kini banyak bupati dan puluhan anggota DPRD masuk penjara gara-gara penyelewengan APBD.

Di DKI Jakarta, Gubernur Ahok sampai bela-belain tak mau cuti kampanye, karena takut terjadi kebocoran APBD gara-gara dimainkan oknum DPRD. Benar juga kan, begitu dia harus cuti kampanye, terjadilan pembengkakan APBD 2017. Kala itu sudah dipatok Rp 68 triliun, tahu-tahu PLT Gubernur – DPRD menaikkan APBD menjadi Rp 70 triliun. Padahal pembengkakan APBD itu sebagian di antaranya untuk “kesejahteraan” para anggota dewan tersebut.

Maka kebocoran paling enak dan indah adalah, kebocoran burung perkutut. Dalam istilah Jawa, burung perkutut yang doyan manggung (berkicau) disebut bocor. Perkutut yang sudah bocor bisa berharga puluhan juta. Itu baru dalam kondisi mentah, bagaimana harga burung perkutut yang sudah mateng? (Cantrik Metaram)