Keuangan Yang Maha Kuasa

Ilustrasi

RABU 15 Februari besok, 101 daerah akan memilih walikota, bupati dan gubenur yang baru, termasuk DKI Jakarta. Yang selalu dikhawatirkan adalah, pesta demokrasi itu dirusak oleh “money politics” yang sudah membudaya di negeri ini. Pihak Kapolda Metro Jaya pun sudah ancang-ancang hendak menangkap pelakunya, karena ada informasi masuk tentang itu. Ini sungguh memprihatinkan, di segala lini sudah dikotori penganut aliaran Keuangan Yang Maha Kuasa.

Sekitar 5 tahun lalu, mantan Ketum PBNU, KH. Hasyim Muzadi, sudah menyindir kondisi bangsa saat ini, di mana orang dari rakyat hingga pejabat semua berlomba memburu uang. Yang disembah bukan lagi Tuhan, tapi uang dan uang. Rakyat memburu uang untuk mempertahankan hidup, tapi pejabat memburu uang untuk menumpuk kekayaan buat anak cucu. Padahal jika ingat Tuhan, saat mati harta yang menumpuk itu takkan dibawa, bahkan bisa menjadi pemberat menuju surga.

Sila ke-1 sampai diplesetkan banyak orang, karena begitu banyaknya orang yang sudah melupakan Pancasila. Jangankan menghayati, teks nya saja banyak yang tidak hafal. Bung Karno dulu memeras Pancasila jadi Trisila, kemudian Ekasila, yang maknanya: gotong royong. Sekarang, sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa sudah bergeser menjadi: Keuangan Yang Maha Kuasa.

Ada ungkapan minir di era gombalisasi ini: sekarang yang haram saja susah, apa lagi yang halal. Inilah sikap para pejuang kebendaan, yang mengukur sesuatu berdasarkan materi. Mereka sangat mengagung-agungkan kekayaan, sehingga nilai-nilai Pancasila pun berubah pada sila pertama: Keuangan Yang Maha Kuasa. Soalnya, dengan uang segalanya bisa terpenuhi, meski sesungguhnya uang bukanlah segalanya.

Mencermati sidang-sidang Tipikor, juga kasus-kasus  yang mencuat di DPR, semakin nyata betapa para petinggi partai hanya berburu uang dan uang. Di tempat lain, bupati, walikota bahkan gubernur, rela masuk penjara karena terjebak pada Keuangan Yang Maha Kuasa. Paling menyedihkan, banyak dari kalangan penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, plus pengacara. Mereka bekerja rujukannya KUHP, tapi kini maknanya banyak diplesetkan menjadi: Kasih Uang Habis Perkara.

Tambah bikin ngenes, hakim MK sebagaimana Patrialis Akbar, ikut berlomba-lomba dalam kesesatan. Dulu Ketua MK Akil Mochtar, kini anggotanya ikutan pula. Bayangkan, petugas penjaga konstitusi saja sudah ikut bermain, betapa rusaknya kondisi negeri ini dewasa ini.

Lantaran para pejabat dan pemimpinnya sibuk berburu uang tidak resmi, rakyat yang berpegang pada “sami’na wato’na” ikut nimbrung. Semua peluang yang ada, dimanfaatkannya. Dalam hal Pilkada misalnya, memilih calon bukan kafabelitas, tapi …..uang kertas dengan istilah khas: wani pira? Gara-gara seleksinya lewat duit, pemimpin dan pejabat berkwalitas semakin jarang.

Jaman Orde Baru, agar rakyat mengamalkan Pancasila dalam keseharian, diselenggarakan hajatan nasional yang namanya P-4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila). Murid sekolah dari SMA hingga mahasiswa, kalangan pegawai negeri dan swasta, wajib mengikutinya dengan tipe macam-macam, dari 45 jam hingga 120 jam. Hanya pedagang saja yang tidak ikut P-4 karena mereka sudah punya K-5 (kali lima).

P-4 itu bila disederhanakan, filosofinya adalah: ngono ya ngono, ning aja ngono, sebuah ungkapan Jawa yang selalu didengung-dengungkan Pak Harto. Dalam prakteknya, meski sudah kenyang P-4 masih banyak juga manusia Indonesia tak berpancasila, karena korupsi tetap marak, apa lagi setelah masuk era reformasi. Akhirnya, dari ngono ya ngono ning aja ngono malah berubah jadi: lho kok ngono?

Presiden Jokowi yang cemas akan kondisi rakyat yang jadi penganut Keuangan Yang Maha Kuasa, akhirnya kembali melirik P-4. Dengan istilah “Pemantapan Pancasila”, diharapkan bangsa Indonesia tidak lagi melupakan Pancasila. (Cantrik Metaram).