Negara Kaya Kurang Gizi

340 views

Dalam satu bulan terakhir, perhatian kita sebagian besar tertuju ke ujung timur Indonsia, Papua. Di balik kekayaannya yang melimpah, tersimpan petaka yang mengusik rasa kemanusiaan kita. Lebih dari 70 anak meninggal karena gizi buruk dan campak. Sementara ratusan lainnya juga membutuhkan pertolongan segera jika tidak ingin meregang nyawa.

Situasi ini sontak membuat pemerintah mengeluarkan status kejadian luar biasa (KLB). Respon ini diikuti dengan pengiriman tenaga medis dan bantuan lainnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga Agats, Papua.
Hasil penyisiran Tim Terpadu Penanggulangan KLB Asmat yang melibatkan Dinas Kesehatan Asmat, Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri didapatkan, di 19 distrik terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 menderita gizi buruk. Bahkan, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengungkapkan, lebih dari 10.000 anak-anak di kabupaten Asmat, Papua terkena gizi buruk (Kompas.com, 24 Januari 2018).

Sekali lagi, IRONI. Bisa jadi, yang terjadi di Papua adalah fenomena gunung es, yang nampak hanya di permukaan saja. Di balik itu, ada banyak masalah serupa yang terjadi di berbagai daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan alam luar biasa.

Peneliti Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pangan dan Pertanian Asian Tenggara Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, MCN, kepada media mengatakan, fenomena kekurangan gizi tersebut sebenarnya terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pasalnya, pola konsumsi anak Indonesia tidak seimbang. Makanan yang dikonsumi tak mencukupi dari total angka kecukupan energi

Studi Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 menyebutkan, rata-rata Angka Kecukupan Energi (AKE) anak usia 5-12 tahun sebesar 1.636 Kkal dari kebutuhan 1.913 Kkal. Rinciannya, 30 persen anak Indonesia mendapatkan asupan gizi kurang dari 70 persen AKE. Hal ini membuat anak stunting.

Asupan 70-100 persen AKE ini pun hanya dirasakan 40,1 persen anak Indonesia. Selebihnya, 19,9 persen anak mendapatkan AKE 100-130 persen dan 10,2 persen di atas 130 persen AKE yang membuat anak menjadi obesitas. Akibatnya, selain kurang gizi, banyak juga anak yang kelebihan berat badan atau obesitas.

“Masalah gizi ganda ini, kurang gizi, dan gizi berlebih perlu penanganan kita bersama supaya gizinya seimbang. Filosofi gizi adalah harmoni, yakni sesuai dengan kebutuhannya,” kata Dodik dalam diskusi peringatan Hari Gizi Nasional 2018 di kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, akhir Januari lalu.

Setali tiga uang, data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan buku Saku Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2016 menunjukkan, proporsi balita berusia 0 hingga 59 bulan dengan gizi buruk dan gizi kurang pada 2013 mencapai 19,6 persen. Angka ini meningkat dari 17,9 persen pada 2010.

Peningkatan terlihat pada proporsi balita dengan kategori gizi kurang. Pada 2007, tercatat ada 13 persen anak berusia 0-59 bulan yang kekurangan gizi. Porsinya meningkat mencapai 14,9 persen pada 2015. Hingga, di 2016, berkurang 0,5 persen menjadi 14,4 persen balita yang dikategorikan sebagai gizi kurang.

Selain itu, tercatat ada 14 provinsi yang memiliki proporsi gizi buruk lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Lagi-lagi Kawasan Timur Indonesia yang mendominasi. Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang memiliki jumlah balita gizi buruk paling besar, yaitu 6,9 persen dari populasi balita. Sementara Papua Barat, pada 2016, tercatat memiliki 5,6 persen balita yang mengalami gizi buruk.

Tanggung Jawab Semua

Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Asmat membuka mata kita, ada yang salah dalam pengelolaan pebangunan di negara kita, yang masih mengutamakan pembangunan fisik dan infrastruktur, tapi abai pada pembangunan manusianya. KLB gizi buruk adalah tamparan keras bagi pemimpin-pemimpin kita, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Adanya kasus gizi buruk di Indonesia turut berkontribusi menciptakan ketimpangan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan, anak yang kekurangan gizi memiliki peluang yang rendah dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak di masa mendatang.

Padahal pada 2020-2030, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi, di mana penduduk produktif di rentang usia 15-64 tahun memiliki porsi yang paling besar dibandingkan rentang usia lainnya. Namun karena masalah malnutrisi, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi.

Bagi kita masyarakat umum, kejadian di Papua juga menjadi teguran bagi kita. Karena kita masih sering abai terhadap lingkungan sekitar kita, tak peduli dengan nasib tetangga-tetangga sebelah. Kita juga lebih senang sibuk di media sosial, memperdebatkan politik, artis papan atas, atau pertandingan olahraga yang baru saja digelar.

Jadi, kita tidak perlu menunjuk satu pihak yang paling bertanggung jawab. KLB di Papua sebenarnya membawa hikmah tersendiri, respon publik yang sangat massif menunjukkan bahwa kepedulian kita terhadap sesama masih sangat tinggi. Terbukti, banyak elemen-elemen masyarakat yang terjun langsung membantu saudara-saudara kita di Asmat.
Semoga, kepedulian kita tidak muncul hanya saat kejadian, dan sudah ramai di media. Kepedulian kita terhadap lingkungan di sekitar harus dijaga dan dipupuk, sehingga masalah-masalah seperti di Asmat tidak sampai terjadi.*