Lika-Liku Benahi Akses Kesehatan Masyarakat

JAKARTA (KBK) – Kesenjangan sosial yang kian melebar ternyata tidak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi, namun juga berimplikasi pada kesehatan. Mereka yang berhasil secara ekonomi mampu tentu akan melahirkan genarasi yang berkualitas, baik secara pendidikan dan kesehatan.

Namun tidak demikian dengan mereka yang berpenghasilan kecil. Masyarakat miskin cenderung akan menelurkan permasalahan lintas generasi karena gagal melahirkan generasi yang sehat. Hal itu dikemukakan oleh Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam diskusi panel bertajuk (Mimpi) Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Rakya Indonesia yang diadakan Dompet Dhuafa bersma Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta (11/4).

Yusuf menilai hadirnya BPJS tentu akan meringankan beban masyarakat miskin untuk mendapatkan akses kesehaatan, namun permasalahan mendasar untuk menciptakan masyarakat Indonesia sehat adalah membenahi ekonomi bangsa. Semakin banyaknya anak yang terlahir stunting merupakan indikasi kurangnya asupan gizi karena orang tua tak mampu secara ekonomi.

“Dulu kalau tidak sekolah karena tiada biaya orang tua masih berharap anaknya bisa bekerja kasar menjadi kuli. Tetapi sekarang tidak demikian, sekarang banyak anak lahir stunting dan gizi buruk. Kalau sudah begitu jangankan jadi kuli, untuk menopang tubuhnya sendiri saja susah. Ini mengenaskan sekali,” ujar Yusuf.

Berdasarkan penelitian IDEAS menyoal kensenjangan konsumsi makanan per tahun 2017 dihitung dari rata-rata konsumsi daging, telur dan susu per kapita per hari, Jakarta menempati peringkat teratas dengan indeks kapita Rp 100 ribu per bulan. Sedangkan Provinsi Maluku Utara menempati urutan terakhir dengan indeks kapita Rp 26 ribu per bulan.

“kesenjangan pendapatan sangat berkaitan erat dengan konsumsi makanan. Dampak ikutannya terjadi pada aspek kesehatan,” jelasnya.

Di luar itu status sosial ekonomi masyarakat yang rendah akan memiliki angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Tingkat kesehatan yang rendah di masa kecil juga akan terbawa seumur hidup dan memunculkan kesenjangan di masa depan.

Yusuf melihat guna membenahi kesahatan masyarakat, masih ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi langsung. Intervensi tersebut bisa berupa peningkatkan kualitas tempat tinggal, memberi layanan kesehatan gratis termasuk pendistribusian makanan dengan gizi yang seimbang.

Yusuf menambahkan kesenjangan kesehatan juga masih terjadi pada pesebaran dokter yang masih terpusat di Pulau Jawa khususnya Jakarta. Dengan demikian masih ada pr besar bagi pemerintah guna mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan secara menyeluruh.

Menjawab permasalahan di atas Wakil Sekjen PB IDI dr Prasetyo Widi Buwono mengatakan saat ini jumlah dokter di Indonesia berada di angka 180 ribu orang. Ia membenarkan bila pendistribusian dokter masih menjadi permasalahan besar di dunia kesehatan, untuk menutup masalah tersebut dibutuhkan kerjasama secara sektoral. Namun untuk peningkatan fasilitas kesehatan Widi yakin hal itu akan terwujud.

“Yang tidak kalah penting bagaimana masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal.  Di tahun 2017 jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional ada 192 juta jiwa dengan peningkatan rumah sakit berjumlah 2.292 unit di seluruh Indonesia. Bagaimana pembiayaan itu dilaksanakan ini yang masih terus dibahas,” ucap Widi.

“Saya melihat pembenahan kesehatan di negri ini tertinggal daripada perlindungan satwa liar,” tambahnya.

Sebagai persatuan dokter yang mengabdi pada masyarakat, IDI terus berupaya dengan terus mendukung penyusunan regulasi kesehatan, pemberian usulan perbaikan besaran premi dan penyebaran dokter ke seluruh Indonesia.

Widi melihat bengkaknya pengeluaran masyarakat di bidang kesehatan karena tipikal masyarakat Indonesia yang hanya mau mengobati penyakitnyanya di rumah sakit. Padahal ongkos berobat bisa jauh lebih ditekan bila sakit yang diidap dituntastan di klinik.

 

Peran pemerintah daerah juga masih dibutuhkan untuk melahirkan masyarakat yang sehat dengan cara penyediaan obat, mempermudah perizinan pendirian faskes dan memudahkan warga secara administratif untuk berobat.

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Chandra Nur Cahyo mengatakan, sejak layanan jaminan kesehatan itu diluncurkan pada tahun 2014, pihaknya terus merangkul masayarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Chandra menarget pada tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 257 juta jiwa dapat tercover oleh BPJS Kesehatan.

Di luar itu Chandra juga terus berupaya untuk meningkatkan indeks kepuasan peserta terhadap layanan dan indeks kepuasaan fasilitas BPJS Kesehatan.

“Indeks kepuasan peseta sebesar 85 persen, ini yang akan kami terus tingkatkan,” terangnya.

Kendati demikian Chandra mengakui bahwa saat ini BPJS Kesehatan tengah mengalami mitcmatch atau kekurangan finansial dalam pembiayaan jaminan kesehatan nasional akibat meningkatnya kelompok usia lanjut di atas 60 tahun sebesar 21,4 juta jiwa, biaya penyakit katastrofik rata-rata mencapai 27,62 persen dari total anggaran per tahun dan jumlah peserta penderita penyakit kronis terus meningkat.

Dibutuhkan keseriusan negara dalam membenahi kesehatan secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat menggapai akses kesehatan, tetapi juga memberikan pemberdayaan ekonomi guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, kompeten dan sehat.