Bupati “Sahabat” KPK

Tak hanya KPK, Presiden Jokowi juga sering mengingatkan, hati-hati bupati jangan sampai korupsi.

ISTILAH polisi sahabat anak, mahasiswa sahabat petani; itu sudah sering terdengar. Tapi kini muncul pula istilah baru: bupati sahabat KPK. Lho kok bisa begitu, ada kepentingan apa bupati mendekati KPK? Bukan begitu, istilah itu muncul karena belakangan ini semakin banyak bupati jadi “langganan” KPK. Mereka digelandang ke KPK gara-gara terkena OTT atau ada indikasi korupsi.

Di Gedung Sate Bandung beberapa hari lalu KPK memberi pengarahan dan pembekalan pada para jago peserta Pilkada serentak 28 Juni mendatang. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengingatkan, para jago-jago Pilkada ini harus hati-hati, jangan terseret pusaran korupsi sebagaimana sejumlah bupati yang menang Pilkada.

Menurut data di KPK, sejak berdiri di tahun 2004 hingga kini, KPK sudah menangkap 83 Kepala Daerah, terdiri dari 18 gubernur dan 75 bupati. Mereka semua terjerumus ke lobang korupsi, sebagai dampak Pilkada yang padat modal. Begitu banyaknya bupati yang jadi “langganan” KPK, tak salah kiranya bila publik berolok-olok: bupati jadi “sahabat” KPK.

Setiap Pilkada tingkat bupati/walikota, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 20-30 miliar. Sedangkan para calon rata-rata hanya memiliki aset senilai Rp 7-9 miliar. Walhasil, seluruh harta miliknya dipertaruhkan pun, sang calon masih tekor. Di sinilah kemudian otak “briliant”-nya harus dimunculkan, bagaimana cari duit secara gampang dan cepat.

Praktik korupsi lebih sering menimpa calon kepala daerah petahana. Caranya, sang bupati main ijon kepada Kepala Dinas untuk biaya pilkada. Biasanya dilakukan dengan memungut 10 – 30 persen dari proyek yang sedang dikerjakan. Paling klasik karena sering terjadi, DPRD baru mau mengesahkan APBD asalkan diservis sampai bermiliar-miliar. Maka Pak Bupati pun kalangkabut kumpulkan duit dari para Kepala Dinas untuk menyuap DPRD. Ini kan sama saja duit setan dimakan jin.

Sedangkan calon yang belum duduk (terpilih sebagai kepala daerah) menempuh cara dengan memberikan janji-janji. Jika terpilih, akan memberikan proyek ini itu pada pengusaha. Bila terpilih akan membuat kebijakan ini itu. Walhasil bila memenangkan pilkada, dia akan tersandera. Dia memerintah akan banyak diintervensi karena kebanyakan janji pada investor dan rakyat.

Baik para inkamben maupun pendatang baru, sebetulnya sudah sering mendengar kisah Kepala Daerah terkena OTT KPK. Tapi karena kebutuhan uang yang sangat mendesak, rasa takut itu menjadi tumpul. “Ah, saya mainnya kan rapi, mana mungkin ketahuan,” begitu dia menenangkan diri.

Padahal begitu permainannya terendus KPK, tinggalah penyesalan yang tak berguna. Dengan rompi KPK, mereka digelandang ke Jakarta, dan tak lama lagi akan menyandang status baru, napi LP Sukamiskin. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna.

Ketua KPK Agus Rahardjo dkk sebetulnya juga sudah bosan, asal ada OTT yang jadi pelakunya kebanyakan Kepala Daerah. Baik itu yang namanya bupati, walikota, maupun gubernur. Begitu seringnya bupati jadi “langganan” KPK, publik pun kini ada yang mengolok-olok para Kepala Daerah tersangka sebagai: bupati “sahabat” KPK.

Maka paling aman menjadi bupati, adalah bupati dalam panggung ketoprak. Dia tak perlu mengumpulkan banyak logistik (uang). Yang penting pintar akting. Dia takkan menjadi “sahabat” KPK, sebab bupati ketoprak takkan korupsi. Masa jabatannya juga pendek, bukan 5 tahun tapi cukup 2-3 jam saja. ((Cantrik Metaram)