Puasa Masih Korupsi Juga?

Bupati Purbalingga saat tarwih keliling (tarling) pada Ramadan 1438 H lalu. Sekarang, mana sempat.....

BULAN Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Tapi oleh sejumlah Kepala Daerah, bulan puasa justru dipenuhi tindak maksiat. Bagaimana bisa, di bulan suci 1439 H ini Bupati Buton Selatan (Sulawesi Tenggara), Bupati Purbalingga (Jateng), dan Walikota Blitar (Jatim) terkena OTT KPK gara-gara terima suap. Percuma saja mereka tarawih keliling bersama warga, jika puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus belaka.

Ketika Presiden Jokowi kumpulkan seluruh Kepala Daerah di Istana 24 Oktober 2017, tentunya Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Buton Selatan Agus Faisal Hidayat, Walikota Blitar Samanhudi Anwar; juga hadir. Waktu itu di depan bupati, walikota dan gubernur, Jokowi mengingatkan, jangan sekali-kali korupsi, terima suap dan sebangsanya.

Saking concernnya pada pemberantasan korupsi, saat pidato di depan peserta Musrembang hotel Syahid Jakarta 30 April lalu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para Kepala Daerah, “Kalau mau kaya jangan korupsi, ternak saja kalajengking seliter bisanya laku Rp 145 miliar.” Ini sekedar guyonan, tapi oleh kubu sebelah dijadikan pelor untuk menyerang.

Tanpa bosan Jokowi selalu mengingatkan bahayanya korupsi kepada para Kepala Daerah. Tapi Ada dua kemungkinan. Bisa jadi tiga kepala daerah itu tak mendengarkan karena sedang ngantuk, atau mendengarkan tapi hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi sama sekali tak terkesan dan tertanam dalam sanubarinya bahwa korupsi atau suap itu membahayakan tiang negara.

Taruhlah mereka ini tak mendengarkan ketika diceramahi Presiden. Tapi lewat berita koran dan TV pasti sering mendengar, betapa teman-teman Kepala Daerah banyak yang ditangkap KPK karena menyalahgunakan jabatan. Atau keduanya memang penderita THT akut, tapi tak pernah kontrol, jadi budegnya nggak ketulungan?

Bupati Agus Faisal Hidayat ditangkap KPK 24 Mei, ketika terima dana dari kontraktor untuk biaya Pilkada. Sedangkan Bupati Tasdi dibekuk KPK 4 Juni karena minta komisi ke kontraktor pembangunan Islamic Centre. Sedangkan Walikota Blitar Samanhudi Anwar di-OTT KPK Rabu malam, 6 Juni 2018. Peristiwa ini menjadi demikian tragis, karena semua terjadi bertepatan dengan bulan Ramadhan 1439 H, ketika umat Islam berlomba mencari pahala Ramadhan.

Tapi ketiga Kepala Daerah yang sama-sama beragama Islam, bagaimana puasa kalian? Apa hanya memperoleh dahaga dan lapar saja selama sebulan nantinya? Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum di siang hari, tapi juga menahan nafsu untuk berbuat yang melanggar hukum Allah.

Sebagai Kepala Daerah ketiga orang ini tentunya sering tarawih keliling selama bulan Ramadhan, salah berjamaah bersama rakyatnya. Dalam sambutannya tentu selalu bicara tentang capaian pembangunan di wilayahnya, mengajak rakyat berpartisipasi dalam pembangunan wilayahnya. Tapi ironisnya,  di kala mereka mengajak rakyat untung berpartisipasi, para Kepala Daerah itu malah berbuat korupsi juga.

Hadits Nabi mengatakan, laknatullah ‘ala rosyi walmurtasyi (laknat Allah atas orang menyuap dan yang disuap). Jadi bupati yang minta komisi proyek dan minta saweran kontraktor untuk Pilkada, itu artinya sudah sama-sama dilaknat Allah. Atau kalian satu “madzab” dengan eks bupati Bangkalan Fuad Amin yang bilang bahwa suap itu rejeki Allah juga?

Itu sanksi di sono. Sanksi di sini, sudah dipecat dari jabatannya, masuk penjara pula. Anak istrinya ikut malu pula karenanya, sebab oleh tetangga dan teman-temannya akan diledek, “Oo, itu anak atau istri Kepala Daerah yang terkena OTT…..”. Mau ditaruh mana muka ini? (Cantrik Metaram)