Rusaknya Citra Bupati

Pelantikan massal bupati dan walikota terpilih di gubernuran Lampung.

INGIN berkuasa agaknya sudah menjadi naluri manusia. Saat bocah misalnya, sudah demen nyuruh-nyuruh teman sepermainan. Setelah dewasa, banyak yang berhasil jadi penguasa, baik yang berskala kecil maupun berskala besar wilayah kekuasaan. Dewasa ini, yakni setelah era reformasi,  wilayah kekuasaan paling mudah dicapai adalah menjadi bupati. Kini banyak orang biasa berhasil menjadi bupati. Hanya disayangkan, begitu banyak bupati, banyak pula yang jadi urusan KPK. Karenanya, kini citra bupati menjadi rusak. Bahkan setiap melihat bupati, ada yang membantin, “Kapan giliran ditangkep KPK?”

Tanggal 27 Juli 2018 lalu Bupati Lampung Selatan Junaidi Hasan terkena OTT. Masalahnya klasik, terlibat suap pembangunan infrastruktur. Bupati ditangkap KPK karena suap, itu sudah biasa sekali. Yang menjadi luar biasa adalah, Junaidi Hasan adalah adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan. Begitulah jadinya, adik banyak lagak, kakak jadi kebawak-bawak.

Terlalu banyak memang bupati atau Kepala Daerah yang dikerangkeng KPK. Hampir setiap minggu ada korban baru. Maka rakyat setiap melihat Kepala Daerah yang namanya bupati, walikota ataupun bupati, menjadi curiga. Dalam hatinya bilang: kapan ini giliran ditangkep KPK?

Kita memang tidak boleh main pukul rata, nggebyah uyah pada asine (menggeneralisir). Kepala Daerah yang baik tentu lebih banyak ketimbang yang berotak maling. Cuma ya itu tadi, kok sebentar-sebentar ada bupati, walikota dan gubernur ditangkap KPK.

Mendagri Tjahjo Kumolo pernah mengatakan, sejak berdirinya KPK tahun 2004 sampai 2017 saja, terdapat 313 Kepala Daerah yang ditangkap KPK dan Kejaksaan. Bulan Ramadan 1439 H lalu menjadi bulan penuh penangkapan Kepala Daerah. Habis Lebaran, eh….menyusul Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan kemarin Bupati Lampung Selatan Junaidi Hasan.

Sejak jaman Belanda, bupati memang jabatan kepemerintahan sangat bergengsi. Jaman itu di Jawa-Madura-Bali, seorang bupati disebut Regent, dan khusus Jateng-Jatim-DIY dipanggilnya Ndara Regent. Setiap pergantian bupati, tahun 1930-an majalah Kedjawen bertuliskan Jawa selalu meliputnya dengan istilah “Ingkang wicaksana…..”

Di masa penjajahan yang bisa menjadi bupati hanyalah orang kepercayaan Belanda. Setelah era kemerdekaan, dipilih orang-orang yang berpengalaman sebagai birokrat. Jaman Orde Baru, bupati harus pilihan Cendana (Pak Harto) yang direpresentasikan lewat DPRD. Tapi itu semua sekedar formalitas, sebab DPRD tidak boleh menentukan atau memilih siapa calon jadi. Semuanya harus menurut petunjuk bapak presiden…..

Jabatan bupati, walikota dan gubernur tergradasi setelah era reformasi. Lewat pilkada langsung, bukan PNS pun bisa jadi Kepala Daerah. Maka sekarang Kepala Daerah dikuasari politisi usungan parpol. Memang ada yang segelintir orang mampu dan mengudah daerah menjadi baik. Tapi yang sering terjadi, Kepala Daerah rusak citranya karena terlibat korupsi.

Mereka kenapa korupsi? Sebab ikut Pilkada itu perlu banyak duit. Duit itu untuk mahar ke partai juga untuk “membeli” suara rakyat. Padahal tak semuanya duit sendiri, kebanyakan hasil utang. Maka setelah jadi harus bayar, dan lewat kebijakannyalah para Kepala Daerah terpilih mencari uang pulihan. Bila caranya tidak rapi, segera ketahuan KPK dan itulah yang banyak terjadi. Maka sekarang citra Kepala Daerah banyak yang rusak. Melihat bupati lewat jadi curiga melulu.

Banyak orang menjadi bupati atau walikota, atau jabatan apa saja, sebab manusia memang punya naluri ingin berkuasa. Lihat saja sejak kecil, banyak bocah yang suka nyuruh-nyuruh temannya. Bahkan jika ada anak yang lebih menonjol di lingkungannya, ditantangnya berkelahi. Nah anak-anak begitu bila punya peluang ingin pula mengadu nasib sebagai pemimpin. Bila nasib bagus, bisa jadi bupati, gubernur, presiden. Tapi jika nasibnya jelek, jadi bupati ketoprak juga sudah untung. Itu paling aman, dijamin tak pernah disasar KPK! (Cantrik Metaram)