Ancaman Gempa: Siapkah Jakarta?

Aksi mitigasi mutlak dilakukan untuk menghadapi potensi gempa dan tsunami di Jakarta yang berada di zona megathrust. Jangan sampai keduluan bencana!

MITIGASI bencana terutama untuk menekan risiko jika terjadi gempa disusul tsunami perlu segera dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang padat penduduk dan menjamurnya bangunan pencakar langit, apartemen serta mal.

Dengan luas 66 5 Km2 dan jumlah penduduk hampir 11 juta jiwa, Jakarta bertengger di peringkat ke-19 kota di dunia yang memiliki gedung pencakar langit terbanyak, yakni 158 gedung yang sudah dibangun dan 48 bangunan lagi masih pada tahap perencanaan atau konstruksi.

Selain itu, terdapat gedung berkategori high-rise ( mulai enam lantai dan tinggi sampai 150 meter), 936 bangunan, sedangkan low-rise (di bawah enam lantai) 179 gedung, satu monumen dan dua menara telekomunikasi.

Gama Tower (289 meter) adalah bangunan tertinggi disusul Menara Astra (270 meter), Gedung Kementerian Keuangan (264 meter), Wisma BNI 46 ( 262 meter) dan Sahid Sudirman Center (258 meter).

Yang menggembirakan, menurut Sekretaris Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Erwin Sihite, sesuai Peraturan Bangunan Indonesia (PBI) yang dijadikan acuan para ahli disain bangunan sipil, struktur bangunan di Indonesia dirancang tahan gempa berkekuatan magnitudo 8.

“Saya yakin, bangunan yang ada sekarang sudah tahan gempa. Namun persoalannya adalah kesiapan menghadapi gempa, ” sambung Erwin.

Peringatan terkait ancaman gempa juga pernah dilontarkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. Ia mengimbau agar Pemprov DKI bersiap diri agar dampak bencana akibat gempa dapat ditekan menjadi seminimal mungkin.

“Apapun kajian para pakar, gempa masih bakal terjadi di ibu kota, walau tidak bisa dipastikan, kapan persisnya bakal terjadi dan seberapa kekuatannya,” kata Dwikorita.

Yang keliru, menurut Dwikorita, justeru persepsi bahwa Jakarta bakal aman gempa, karena gempa Lebak dengan magnitudo 6,1 pada 23 Januari 2018 saja, getarannya juga dirasakan di Jakarta dengan intensitas kerusakan mencapai skala V sampai VI Modified Mercalli Intensity (MMI).

Pada skala V sampai VII MMI guncangan gempa terasa, sedangkan skala V ditandai dengan gerabah yang berjatuhan dan tiang bergoyang, kemudian pada skala VI plester dinding terkelupas dan konstruksi bangunan yang tidak baik mengalami kerusakan ringan, sedangkan pada skala VII, konstruksi bangunan rusak, tembok retak-retak dan guncangan terasa di atas kendaraan.

Guncangan Gempa di Jakarta

Sementara Kabid Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono mengingatkan, dampak guncangan gempa di kawasan ibukota bisa berasal dari zona megathrust (sumber gempa di zona penunjaman lempeng)dan sesar atau patahan aktif.

Menurut dia, ada dua zona megathrust di selatan Jawa Barat dan di selatan Selat Sunda yang masing-masing berpotensi memicu gempa dengan magnitudo 8,7 SR.

“Jika itu terjadi, Jakarta bisa terkena dampak guncangan yang berisiko menimbulkan kerusakan berskala VI sampai VII MMI.

Gempa hebat pernah terjadi di Jakarta (dulu Batavia) pada 5 Januari 1699 menewaskan 28 orang dan 49 bangunan rusak, pada 22 Januari 1780 yang merobohkan gedung observatorium Mohr (di Glodok), kemudian gempa berskala 6,1 SR pada 23 Januari 2018 yang membuat warga panik.

Belum ada teknologi yang bisa memastikan persisnya gempa bakal terjadi, namun mitigasi dengan melakukan persiapan lebih baik, tentu bermanfaat untuk menekan potensi risiko, baik nyawa manusia maupun harta benda.

Apa yang sudah dilakukan? Agaknya belum banyak. Ada memang pengelola gedung perkantoran atau apartmen yang sesekali menggelar simulasi gempa atau kebakaran, namun sebagian warga juga tampak tidak serius atau antusias dan tidak semua mengikutinya.

Apakah jalur-jalur evakuasi, penampungan sementara korban atau pengungsi, peralatan untuk menyelamatkan korban di bangunan tinggi, kesiapan SDM aparat sudah disiapkan? Begitu juga anggaran.

Tidak diperoleh informasi alokasi APBD DKI Jakarta untuk penanganan bencana, namun menurut catatan rata-rata daerah hanya menyisihkan 0,1 persen dari APBD, mencerminkan lemahnya komitmen pemimpin dan wakil-wakil rakyat di daerah terhadap ancaman bencana.

Bercermin dari bencana gempa Lombok dan Sulteng yang masih segar dalam ingatan, diharapkan agar pimpinan dan wakil-wakil rakyat DKI Jakarta dan daerah lain serta segenap pemangku kepentingan untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana alam.

Mari bergerak, lakukan upaya mitigasi.Jangan keduluan disapa bencana!