Siapa Mau Menjadi RT?

Di Makasar, pemilihahan RT dikemas seperti Pilkda sajha layaknya.

JIKA ditanya siapa mau jadi anggota DPRD-DPR, pasti semua tunjuk jari. Tapi jika pertanyaan itu berbunyi: siapa mau jadi RT, pasti tak ada yang mau tunjuk jari. Soalnya jadi anggota dewan itu tunjangannya gede, sedangkan jadi RT yang banyak tunjangan masalah. Warga kebanyakan bisanya ngritik, tapi ditunjuk jadi RT jarang yang mau.

Makanya jadi RT di Jakarta dan daerah-daerah lainnya, kebanyakan karena kepepet, “ditodong” warga. Hanya sedikit yang ambisi jadi Pak RT, terutama di perkampungan.Tapi lucunya, untuk dipilih jadi RT di DKI syaratnya macam-macam, harus urus SKCK, sampai harus melepas jabatan di lembaga masyarakat dan parpol. Padahal mau dipilih jadi RT saja sudah bagus!

Bulan Nopember sekarang ini musim pemilihan Ketua RT di DKI Jakarta, di mana kemudian menyusul pemilihan Ketua RW di bulan Desember. Meski RT kini dapat honor Rp 1,5 juta sebulan, jarang orang mau jadi Pak RT. Lihat saja setiap ada pemilihan RT, banyak warga yang merasa ditokohkan, memilih ngilang alias tidak hadir.

Tapi ini terjadi kebanyakan di perumahan elit. Bahkan di Pondok Indah, yang jadi RT/RW-nya malah Satpam. Tapi di perkampungan DKI, masih ada juga yang ambisi. Kampanyenya sudah seperti Pilkada saja. Sebab dia berani menjanjikan, kalau terpilih siap mengajak warga tour ke mana.

Bagi warga perumahan, mau jadi RT berarti mau cari repot. Akibatnya, mereka yang terpilih jadi RT itu adalah orang-orang yang kepepet, lantaran “ditodong” warga. Sebab RT di Jakarta itu problematiknya lebih banyak, tapi warga tahunya maido atau menyalahkan Pak RT. Paling kesal, warga hanya tahu haknya saja, tapi kewajibannya ogah. Misalnya diajak kerja bakti meski hanya sebulan sekali, yang datang bisa dihitung dengan jari. Ini terutama di perumahan.

Karena kesibukan kerja pokoknya, RT di Jakarta kebanyakan hanya mengutamakan pelayanan administrasi pemerintahan belaka. Soal bagaimana lingkungan menjadi rapi, bersih, kebanyakan tak sempat memikirkan. Bahkan ada RT yang tak pernah mengajak rapat warganya. Yang penting minta tandatangan dan stempel dikasih.

Bahkan saking baik dan entengannya, ada  RT yang siap datang ke rumah warga untuk layani bikin surat pengantar ini itu. Ada juga RT yang sudah loyo tapi dipilih terus. Akibat keloyoannya tersebut, warga yang ada keperluan disuruh ngisi blanko sendiri, nanti RT-nya tinggal tanda tangan. Karena tidak teliti, sampai-sampai ada warga yang ngurus surat kematian, tapi dalam blanko itu yang mengurus seakan justru si mayat sendiri.

Kini RT-RT dan RW di DKI mulai sibuk untuk persiapan pemilihan Ketua RT/RW. Panitia mulai mensosialisasikan persyaratan jadi Ketua RT/RW. Yang lucu, untuk formasi Ketua RT saja, si calon harus melampirkan surat pernyataan kesediaannya melepas jabatan sebagai anggota Lembaga Masyarakat atau Parpol, bahkan melengkapi dengan SKCK.

Berapa banyak warga yang ambisi jadi Ketua RT? Kok sampai sebelum pemilihan sudah diwajibkan menyiapkan persyaratan tersebut. Ini sungguh tak  masuk akal. Kecuali, setelah terpilih baru melampirkan persyaratan tersebut.

Dan pemilihan RT model sekarang terkesan ribet banget. Sebab sesuai Pergub No. 171 tahun 2016, pemilihan RT harus melibatkan pihak kelurahan. Ketua panitia pemilihan Kasie Pemerintahan, sekretaris panitia unsur RW. Padahal RT yang harus dipilih jumlahnya ratusan, apakah pejabat Kasie Pemerintahan tidak gempor dibuatnya? Kecuali sudah ada tehnologi mengkloning pejabat, satu bisa jadi seratus. (Cantrik Metaram)