Sampah Harga Rp 20 juta.

Di jalan raya Indramayu, warga mengancam pembuang sampah dengan kutukan mengherikan.

SAMPAH adalah barang buangan yang tak ada nilainya. Tapi benda tak bernilai itu jadi lain nilainya di mata pemulung dan Pemda. Bagi pemulung, bila dikorek-korek sampah masih bisa menciptakan nilai uang yang menggiurkan. Sebaliknya bagi Pemda, dalam skala besar sampah bisa menggerogoti APBD hingga ratusan miliar. Maka tak mengherankan, di Jambi pembuang sampah sembarangan bisa kena sanksi denda Rp 20 juta.

Bagi orang kampung, sampah belum menjadi masalah. Dengan lahan yang luas, warga desa masih bisa membereskannya dengan cara dibakar maupun ditimbun dalam tanah. Pada saatnya nanti dibongkar lagi sudah bisa menjadi pupuk. Di kota yang lahannya terbatas, mana bisa menimbun sampah dalam tanah. Apa lagi membakarnya, salah-salah bisa kena rumah orang!

Di luar kaum pemulung, sampah itu tak ada nilainya. Tapi meski tak bernilai, bagi Pemda termasuk Jakarta, produk sampah dalam skala besar bisa menggerogoti kas Pemprov. Bayangkan, setiap tahun Gubernur DKI harus bayar ke Pemda Bekasi setahunnya Rp 192 miliar, sebagai kompensasi pembuangan sampah di Bantargebang. Itupun Pemda Bekasi masih merasa belum sesuai, sehingga belum lama ini Gubernur DKI dan Walikota Bekasi “perang” hanya karena masalah sampah.

Produksi sampah warga DKI Jakarta memang luar biasa, perhari bisa mencapai 70.000 ton. Dulu pengelolaan sampah pernah diswastakan. Tapi karena hasilnya tak memuaskan, era Gubernur Ahok kerjasama itu distop, DKI mengelola sendiri sampah-sampah itu. Pemprov juga berencana membangun intermediate treatment facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara. Ahok tak sempat mewujudkannya karena kesandung “Almaidah ayat 51”, sehingga baru bisa diwujudkan oleh Gubernur Anies mulai 20 Desember 2018 lalu.

Itu sampah-sampah yang tertangani Dinas Lingkungan Hidup. Yang tak tertangani, yakni yang diurus masyarakat sendiri (dibakar dengan sembunyi-sembunyi), termasuk yang dibuang di balik pagar jalan tol, juga bukan sedikit. Lihat saja sepanjang Jagorawi dari sisi Kampung Rambutan ke arah Bogor, kantong-kantong sampah berserakan di balik pagar jalan tol.

Rupanya di jalan bebas hambatan itu juga orang bebas buang sampah seenaknya. Meski terpampang spanduk ancaman denda Rp 500.000,- tak juga membuat warga kota takut. Mereka berlagak buta huruf saja, sehingga membuang kantong-kantong sampah tersebut tanpa beban. Ini kebanyakan orang yang tak mau bayar retribusi sampah di RT-RW-nya, karena maunya gratisan melulu.

Setiap Pemda memiliki cara sendiri untuk menyadarkan warganya tentang disiplin membuang sampah. Ada yang sekedar imbauan, ada pula yang galak sebagai ancaman. Di Kab. Bantul DIY, pernah dekat pasar ada coretan tembok yang demikian galak. “Oo, tenan! Mbuwang uwuh sembarangan, yen konangan bakal dipala sampeyan!” Di sisi jalan raya Kelapaduqa Wetan Jakarta Timur, pernah pula ditemukan spanduk berbunyi: yang buang sampah di sini, kami doakan akan seret rejekinya!

Paling ekstrem Pemda Jambi. Kemarin diberitakan, seorang warga kota divonis oleh PN Jambi, untuk bayar denda Rp 20 juta gara-gara buang sampah sembarangan. Tuntutan Jaksa semula Rp 40 juta, dan karena dapat diskon 50 %, Ali Johan Slamet langsung bayar tunai, ketimbang masuk penjara 3 bulan.

Sanksi semacam ini nampaknya kejam, lebih-lebih bila “terpidana” adalah orang tidak mampu. Tapi demi mendisiplinkan warga kota,  terapi semacam itu perlu ditempuh. Soalnya dengan denda hanya Rp 500.000,- sebagaimana di Ibukota, warga kota terkesan menyepelekan saja. “Itu kan kalau ketahuan. Buangnya ya malam hari dong,” kata warga kota yang kurang piknik soal kebersihan lingkungan.
Sanksi denda gaya PN Jambi ini perlu dijadikan yurisprodensi di 5 wilayah Pengadilan Negeri di DKI Jakarta. Warga kota yang buang sampah sembarangan, getok saja dengan denda Rp 20 juta. Orang pasti mikir jadinya. Ketimbang kena denda Rp 20 juta, lebih baik disiplin dalam mengelola sampah rumahtangganya. (Cantrik Metaram)