Masak, LHKPN Dihapuskan?

162 views
Gambar katikatur tentang LHKPN. (Rep: Satu Harapan)

PADA era gombalisasi ini, yang transparan  tak hanya dinding dan baju saja, sampai-sampai kekayaan pejabat juga harus dibuat transparan. Maka lewat UU KPK No. 30 tahun 2002, setiap pejabat penyelenggara negara setiap tahun harus mengisi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Dengan cara demikian diharapkan praktek korupsi para pejabat negara bisa diminimalisir. Sebab setiap kekayaan mereka yang mencurigakan cara perolehannya akan diusut KPK.

Sebagai manusia berbudaya dan beretika, akan marasa malu jika pakaian dalamnya tampak dari luar. Jangankan pakaian dalam, urusan bangunan rumah saja manusia modern sekarang tidak suka diketahui publik. Maka di mana-mana pagar rumah selalu ditutup plastik. Bahkan banyak pula yang dibikin pagar tinggi, yang biaya bikinnya bisa bak-buk (sama) dengan rumah yang sengaja ditutupinya.

Urusan LHKPN jas bukak iket blangkon, sama juga sami mawon. Para pejabat penyelenggara itu sebetulnya tak suka jika asetnya diketahui pihak luar. Lebih-lebih jika perolehannya tidak beres. Di samping itu, mengisi LHKPN memang ribet sekali. Maka tak  mengherankan anggota DPR, bahkan Wakil Ketua sekelas Fadli Zon, malah minta LHKPN dihapuskan saja. Alasannya, dari pembayaran pajak sudah bisa dimonitor kekayaan setiap individu.

Pengiriman LHKPN secara rutin ke KPK dikandung maksud untuk mencegah secara dini praktek-pratek tindak pidana korupsi. Lewat laporan itu KPK akan menelusuri harta sang pejabat itu wajar atau mencurigakan. Karenanya setiap aset yang dilaporkan harus didukung bukti dari mana perolehannya.

Ini memang pekerjaan ekstra memusingkan, apa lagi jika aset itu diperoleh secara tak wajar. Maka pernah terjadi, ada pejabat tinggi negara blusukan ke Jalan Surabaya Menteng sekedar untuk mencari plaksegel atau meterai “tempo doeloe” demi memanipulasi bukti pemilikannya.