Utusan PBB Serukan Kekerasan di Myanmar Dirujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional

Pelapor PBB Yanghee Lee/ Anadolu

JENEWA – Utusan HAM PBB untuk Myanmar menyerukan agar situasi di Myanmar dirujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) oleh Dewan Keamanan, atau partai negara.

Berbicara pada sesi ke 40 dari Dewan Hak Asasi Manusia, Yanghee Lee mengatakan, “Para korban tidak boleh dipaksa untuk menunggu di api penyucian dari kelambanan internasional,  jika tidak mungkin untuk merujuk situasinya ke ICC, komunitas internasional harus mempertimbangkan untuk membentuk pengadilan yang independen, ”kata Lee.

Lee mengatakan bahwa dia takut akan situasi yang semakin terinternasionalisasi dari Rohingya, dengan deportasi dari India dan Arab Saudi baru-baru ini, serta kedatangan kapal di Malaysia minggu lalu.

“Saya kesulitan mendengar laporan dari pejabat Pemerintah Bangladesh bahwa pada bulan April mereka berencana untuk memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya dari kamp-kamp di Bazar Cox ke Bhashan Char, sebuah pulau yang baru muncul di Teluk Bengal.”

“Relokasi yang tidak direncanakan dengan baik, dan relokasi tanpa persetujuan dari para pengungsi yang bersangkutan memiliki potensi untuk menciptakan krisis baru,” katanya, di Jenewa, dilansir Anadolu.

“Adalah kewajiban Pemerintah Bangladesh untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lee juga mengingatkan rencana relokasi rohingya ke Pulau Bengal yang rawan bencana akan menciptakan krisis baru bagi puluhan ribu rohingya yang sudah menderita.