RW Bukan Sangkuriang

Upacara bendera HUT RI ke 74 di RW 01 Kaveling DKI Cipayung Jaktim, dengan pembina upacara Ketua RW H. Fadjriansyah.

PERINGATAN HUT RI ke 74, kemarin berlangsung meriah di mana-mana. Itu petanda rasa syukur rakyat, atas perjuangan para pendahulu kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Di Jakarta misalnya, sejak awal hingga akhir bulan Agustus semua warga kota diserukan mengibarkan bendera Merah Putih di rumah masing-masing. Tapi agak unik di era Gubernur Anies Baswedan Ph.D sekarang ini, seruan kibarkan merah putih baru mulai 14 Agustus. Paling konyol, instruksi setiap RW menggelar upacara bendera baru dikeluarkan 14 Agustus 2019, 2 hari sebelum HUT RI ke-74 berlangsung. Padahal RW itu bukan Sangkuriang sakti yang bisa kerja secara dadakan.

Tanpa disuruh pun warga Jakarta sudah tahu setiap menjelang 17 Agustus harus kibarkan bendera Merah Putih. Sebagaimana di tempat lain, dari RT hingga RW berlomba menggelar peringatan HUT RI dengan berbagai perlombaan. Semakin banyak sponsor, semakin meriah acara berlangsung, dengan hadiah-hadiah yang cukup menarik. Lomba panjat pinang, adalah acara yang selalu ditunggu setiap warga.

DI era Gubernur Jarot instruksi upacara bendera HUT RI 2017 tingkat RW, dikirimkan jauh-jauh hari. Tahun 2018 tak ada upacara itu, karena kesibukan Pemilu. Tapi tahun 2019, Gubernur DKI Anies Baswedan Ph.D instruksikan baru tgl. 14 Agustus 2019. Perintah model Sangkuriang ini benar-benar bikin para RW jadi kelabakan dibuatnya.

Di akhir-akhir pemerintahan Gubernur Jarot Saiful Hidayat, instruksi pengibaran sang Merah Putih sambut HUT RI dimulai per 1 Agustus. Beda dengan biasanya, pada HUT RI ke 72, RW di seluruh DKI Jakarta diinstruksikan menggelar upacara bendera HUT RI pada 17 Agustus 2017. Perintah itu jauh-jauh hari Pemprov DKI, sehingga RW-RW bisa mempersiapkan dengan waktu yang longgar.

Upacara bendera sampai diwajibkan di setiap RW mengingat, belakangan makin banyak orang berpaham menghormati bendera Merah Putih haram hukumnya. Bila hal ini dibiarkan, sangat membahayakan bagi generasi muda, karena akan menjadi luntur kesadaran menghormati para pendahulu kita ketika mereka mempertahankan Merah Putih demi kejayaan Indonesia di masa mendatang.

Pada HUT RI ke 73 17 Agustus 2018, Gubernur baru Anies Baswedan tak menginstrusikan RW-RW menggelar upacara bendera. Mungkin karena masyarakat dan pejabat fokus ke Pemilu Serentak. Tapi tanpa instruksi pun warga dengan kesadaran sendiri per 1 Agustus sudah pasang bendera Merah Putih sampai 31 Agustus 2018.

Karena tak ada instruksi Gubernur, menjelang HUT RI ke 74 ini RW-RW santai saja. Untuk memeriahkan berbagai lomba tetap digelar sampai tingkat RT, dengan berbagai perlombaan buat anak-anak, dari balap karung sampai panjat pinang berhadiah.

Mendadak Kamis siang 15 Agustus, ada instruksi dari Gubernur Anies Baswedan tgl. 14 Agustus 2019 agar setiap RW menyelenggarakan upacara bendera HUT RI ke-74 pada 17 Agustus 2019. Sedangkan pasang bendera di rumah warga termasuk menghias lingkungan masing-masing dimulai 14 Agustus hingga 31 Agustus 2019. Semua dengan biaya swadaya masing-masing.

Untuk menghias lingkungan dan pasang bendera, tanpa diinstruksikan pun warga sudah ngerti sendiri dan dilakukan sejak 1 Agustus. Tapi instruksi atau seruan Gubernur Anies No. 5  tgl 14 Agustus itu sungguh bikin kelabakan para RW. Di Cipayung Jakarta Timur misalnya, instruksi tiba di kecamatan baru 15 Agustus pagi dan diteruskan ke lurah, nyambung ke RW baru pukul 13.00.

Agaknya Gubernur Anies kedodoran betul. Gara-gara semua ditangani sendiri tanpa dibantu Wagub, instrusikan upacara bendera HUT RI ke RW-RW jadi terlupakan. Akhirnya jadi model Sangkuriang, secara dadakan. Tentu saja para RW kelabakan. Bagaimana kordinasi ke RT-RT, bagaimana cari dana untuk menyiapkan properti dan akomodasinya, termasuk mengerahkan warga dan pelajar sebagai pendukung acara itu.

Sebab dalam perintah Gubernur itu jelas-jelas ada klausul yang mengatakan “dengan dana swadaya”. Padahal kalau mau, dengan membantu setiap RW Rp 1 juta saja, Pemprov DKI takkan miskin. Ketimbang dana itu dihamburkan untuk membantu ormas-ormas, sekedar memenuhi janji kampanye dulu. (Cantrik Metaram)