PERPPU: Terbit….Tidak……Terbit

168 views
Presiden Jokowi setelah bertemu 40-an tokoh lintas masyarakat (26/9), berubah fikiran, bersedia mempertimbangkan pembatalan revisi UU KPK yang disahkan DPR tetapi ditolak masyarakat luas

JADI tidaknya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dengan harap-harap cemas dinanti rakyat.

“Terbit….tidak…..terbit, “ bagai meghitung suara tokek, publik berada di pusaran kebimbangan, karena mereka juga paham posisi Jokowi yang bagai berhadapan dengan buah si malakama. Terbitkan Perppu bakal dimusuhi parpol (dan DPR), tidak menerbitkan, berhadapan dengan mahasiswa dan masyarakat luas.

Ambivalensi sikap presiden terasa saat ia mengamini saja pembahasan revisi UU KPK tersebut bersama DPR di tengah munculnya penolakan dari kelompok masyarakat yang menganggap sejumlah pasal-pasalnya memuat pelemahan upaya pemberantasan korupsi.

Sehari sebelum terjadi gelombang unjukrasa mahasiswa di berbagai kota (24 dan 25 September) Jokowi masih bergeming dari desakan banyak pihak untuk menebitkan Perppu guna membatalkan revisi UU yang disahkan oleh DPR pada 17 September itu.

Baru kemudian, setelah bertemu dengan 40-an tokoh lintas kalangan masyarakat, Jokowi pada 26 September menyatakan kesediaannya mempertimbangkan penerbitan Perppu “secepat-cepatnya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya”.

Perppu, seperti disampaikan mantan Ketua MK, Mahfud MD yang hadir dalam pertemuan itu mengemukakan adalah opsi yang paling banyak disarankan oleh tokoh-tokoh yang hadir selain legislatif review (oleh DPR) dan judicial review (oleh MK).

Lagipula, menurut Mahfuf MD, persyaratan penerbitan Perppu yakni kegentingan (dalam hal ini berdasarkan subyektif penilaian presiden, bisa jadi setelah terjadi eskalasi unjukrasa yang bisa mengganggu stabilitas nasional) dianggap sudah cukup.

Sekarang sudah lebih sepekan berlalu, Perppu belum juga diterbitkan, walau publik mungkin paham akan kegundahan yang dihadapi Jokowi.

Jika diterbitkan, Jokowi akan berhadapan dengan seluruh fraksi di DPR termasuk koalisi pemerintah yang mendukung revisi UU KPK, jika tidak, yang dihadapi mahasiswa dan mayoritas publik. Ini pilihannya.