Ambruknya SDN Gentong

SDN Gentong Pasuruan digaris polisi. Ada bau korupsi pada musibah ini.

KOMNAS HAM selalu berteriak nyaring, mana kala ada wacana koruptor dihukum mati. Katanya, itu pelanggaran HAM, menghukum mati pencuri uang negara tak menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana dengan kejadian tragis di Pasuruan Jatim beberapa hari lalu? Seorang guru dan seorang peserta didik tewas, 11 murid lainnya luka, karena atap gedung SD runtuh gara-gara kontraktor mencuri bestek. Jika begini, apakah korupsi itu bukan pelanggaran HAM?

Berita tentang ambruknya bangunan beratapkan galvalum (baja ringan), berulang kali terjadi akibat menyalahi konstruksi. Kali ini menimpa SDN Gentong Kec. Gadingrejo Kabupaten Pasuruan (Jatim). Tragisnya, musibah itu terjadi saat masih berlangsung kegiatan belajar-mengajar. Seorang murid kelas II Irza Almira (8)  dan guru Selvina Arsy Wijaya (19);  tewas karenanya. Sebelas murid lainnya menderita luka-luka.

Pada masa penjajahan Belanda, infrastruktur pemerintah berupa jembatan dan bendungan digaransi untuk masa 100 tahun. Setelah merdeka, bisa tahan 50 tahun sudah hebat betul. Bahkan karena kontraktornya ingin mbathi banyak, sering nyolong spesifikasi material yang harus dipakai. Resikonya, masa pakai bangunan bisa menjadi lebih pendek. Banyak kejadian, dipakai setahun 2 tahun sudah rusak.

Ketika musibah terjadi di SDN Gentong, yang ambruk hanya bagian atapnya saja, yang terbuat dari baja ringan. Peristiwa sejenis sering terjadi, gara-gara konstruksi yang salah. Jarak kuda-kuda paling aman sekitar 70-80 cm, tapi kontraktor memberanikan diri 100 Cm atau lebih. Model begini bahaya selalu mengintai.

Dugaan bahwa kontraktor ingin mbathi (cari untung) kebanyakan, ternyata benar. Dua kontraktor yang mengerjakan bangunan itu mengaku pada polisi, sengaja mencuri bestek, untuk mengambil untung lebih banyak. Besi kolom mestinya 12 mm, dipasang hanya 8 mm. Mestinya setiap kolom berisi 4 lajur besi, dengan beraninya diisi tiga. Pasir untuk pengecor kolom mestinya dari Lumajang, hanya digunakan besi biasa.

Tragisnya, para kontraktor abal-abal itu tak menguasai teknik bangunan. Karenanya ketika mengurangi spek, sama sekali tak berfikir akibatnya nanti. Yang penting bisa untung banyak. Tambah celaka, pihak pengawas bangunan sudah tahu titik kelemahan rehab  SDN Gentong ini, tapi karena kadung terima “servis” luar dalam, maksudnya kantong luar dan kantong dalam, mencoba berlagak pilon. Padahal akhirnya…..

Jaman DKI Jakarta dipegang Gubernur Ahok BTP, kontraktor abal-abal kelas CV, tak dipakai, karena sering banyak nyolongnya. Meski dia dimusuhi sejumlah anggota Gapensi, Ahok tak peduli. Maka selama periode dia, pemborong kacangan gigit jari, karena semua proyek Pemprov DKI diberikan pada kontraktor berkelas PT, semacam Adi Karya dan Wijaya Karya.

Di Provinsi Banten yang pernah terkenal karena dinasti Ratu Atut, adik Bu Gubernur yang bernama Tubagus Wawan, memanfaatkan jabatan istrinya yang Walikota Tangsel, untuk  “kerjasama” dengan para kontraktor. Semua proyek di Tangsel, harus melalui persetujuan dia. Maka di Tangsel ada istilah Walikota malam dan Walikota siang. Walikota siang jelas Airin Rachmadiani, sedangkan Walikota malam adalah Tubagus Wawan yang bisa menentukan siapa pemenang tender proyek di Tangsel.

Memang sudah bukan rahasia lagi, kontraktor kelas kacangan terpaksa melakukan itu gara-gara jadi korban birokrasi para pemangku kekuasaan. Untuk memperlancar perijinan dan tender, harus pandai-pandai menyervis pejabat. Padahal, dana yang dikeluarkan itu pada akhirnya dibebankan pada nilai proyek itu juga.

Begitulah birokrasi Indonesia. Semakin banyak simpulnya, bukan sekedar untuk memperketat pengawasan, tapi juga dijadikan sumber keuangan. Maka Wapres Boediono di era SBY pernah mengatakan, birokrasi di Indonesia bikin berat di ongkos. Tanpa birokrasi Rp 100.000,- beres, dengan birokrasi bisa menjadi Rp 200.000,- Maklum, segala lini ingin mbathi. Maka jika berpijak pada musibah di SDN Gentong, Komnas HAM jangan menampik bahwa koruptor adalah juga pelanggar HAM.

Maka untuk memperpendek simpul birokrasi, Presiden Jokowi mulai tahun 2020 akan memangkas jabatan aselon 3 dan 4, sehingga cukup aselon 1 dan 2 saja. Bakal banyak pejabat bertumbangan. Memang bisa bikin sederhana birokrasi, tapi dampak lain banyak pula yang frustasi karena kehilangan peluang cari…..komisi. (Cantrik Metaram)